Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batalkan Keterpilihan Nusron-Agus di DPR, Golkar Dinilai Ciderai Amanah Masyarakat

Kompas.com - 20/08/2014, 19:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar yang meminta Komisi Pemilihan Umum membatalkan Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai anggota legislatif terpilih 2014 dinilai telah menciderai amanah masyarakat. Pasalnya, masyarakat telah mempercayakan suaranya dalam pemilu legislatif kepada dua politisi yang sebelumnya telah dipecat dari keanggotaan Golkar itu.

"Partai yang melakukan tindakan seperti ini dapat menciderai amanah masyarakat. Dan jika tidak kita sikapi secara tepat, tindakan-tindakan seperti ini akan berpotensi menjadi trend di dalam budaya partai," kata Aktivis Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti melalui pesan singkat, Rabu (20/8/2014) siang.

Nantinya, kata Ray, dengan mudahnya partai-partai akan mencari caleg potensial yang mempunyai kans besar untuk meraup suara. Namun dengan mudahnya juga, mereka yang sudah meraih banyak suara dibatalkan keterpilihannya karena dipecat secara sepihak.

"Pada tingkat tertentu, tindakan ini dapat disebut merampas hak politik warga yang telah memilih wakil mereka di DPR," ujarnya.

Dengan sistem pemilihan suara terbanyak, menurut Ray, keberadaan partai sebagai tonggak penentu suara rakyat sebenarnya sudah tak signifikan. Banyak anggota legslatif yang dipilih semata-mata karena kualitas pribadinya, bukan kualitas partainya. Dalam kasus ini, partai hanya jembatan yang digunakan para caleg, bukan penentu.

Oleh karena itu, lanjut dia, usulan Partai Golkar untuk meminta KPU mencoret Nusron dan Agus sebaiknya disikapi dengan semangat menegakkan hak rakyat dan meneguhkan sistem demokrasi.

"KPU seharusnya mempertimbangkan apakah pemberhentian mereka dilakukan dengan cara-cara yang demokratis atau tidak. Jika dilakukan dengan smangat yang bertentangan dengan demkrasi, KPU sebaiknya menolak permohonan pencoretan tersebut," ucap Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com