Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Jangan Coba-coba Bertindak Merusak!

Kompas.com - 20/08/2014, 17:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko memperingatkan peserta aksi unjuk rasa yang akan turun ke jalan menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014), untuk tetap menjalankan aksi damai. Apabila ada aksi anarkistis, Moeldoko mengungkapkan, TNI akan siap bertindak keras untuk menjaga kondisi.

"Intinya saya mengimbau supaya demo yang sekarang berjalan cukup bagus itu, pertahankan. Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak. Kami akan bertindak keras," ujar Moeldoko seusai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (20/8/2014).

Untuk menjaga situasi keamanan besok, Moeldoko menuturkan, 23.000 personel TNI akan diturunkan untuk membantu kerja kepolisian. Semua personel TNI ini akan mengamankan tempat yang belum terjangkau Polri.

"Contohnya, pada sektor publik di sentra ekonomi dan seterusnya. Kami akan menyiapkan untuk mem-back up kepolisian untuk menutup daerah-daerah tersebut sehingga semuanya menjadi perhatian kita," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengakui adanya pergerakan massa yang cukup besar dari Jawa Barat. Pihak TNI, kata Moeldoko, sudah mendeteksi pergerakan kelompok ini. Namun, dia memastikan bahwa TNI sudah mengantisipasi hal itu.

"Tadi saya teleconference dengan para Pangdam, semuanya pada posisi siap semua," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara sengketa perselisihan hasil suara pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada 21 Agustus. Untuk pengamanan di Jakarta, Polri khusus menurunkan 22.000 personelnya yang merupakan gabungan dari beberapa kepolisian daerah. Di berbagai daerah, polisi juga melakukan penyekatan di pintu-pintu perbatasan menuju Jakarta. Sutarman menegaskan bahwa pada tanggal 19-22 Agustus, kepolisian dan juga TNI menerapkan pengamanan Siaga I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com