Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Negara Dipimpin Kebohongan Akan Merugikan Bangsa

Kompas.com - 17/08/2014, 10:43 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, yakin bahwa bukti yang ia sampaikan pada perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa memang ada kecurangan selama Pemilu Presiden 2014.

"Rakyat sudah tahu. Bukti sudah sangat jelas," ujar Prabowo seusai memimpin upacara Hari Ulang Tahun Ke-69 RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Ciriung, Cibinong, Bogor, Minggu (17/8/2014).

Prabowo menuturkan, jika negara didirikan atas kecurangan, akan ada kehancuran bangsa pada waktu ke depan.

"Ini adalah pelajaran sejarah. Setiap negara yang dipimpin kebohongan pasti menghadapi keadaan yang merugikan bangsa. Kita lihat nanti," kata Prabowo.

Terkait hari kemerdekaan, Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia perlu mempertahankan jerih payah pahlawan pada masa lalu. Sebab, pahlawan bangsa telah mengorbankan hingga titik darah penghabisan untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

"Kita harus berani untuk membela kemerdekaan kita, dalam segala bidang. Karena itu, kita ingin membangun bangsa Indonesia yang baik, terhormat, yang punya harga diri, dan kepribadian bangsa," ujar Prabowo.

Prabowo memimpin upacara Hari Kemerdekaan RI mulai pukul 08.30 WIB. Upacara ini dihadiri juga oleh cawapres Hatta Rajasa.

Selain itu, hadir pula petinggi partai Koalisi Merah Putih, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PBB MS Kaban, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad, Ketua DPP PKS Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy.

Selain petinggi partai koalisi, bos MNC Grup Hary Tanoesoebidjo dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, pun turut hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan RI tersebut.

Saat ini, Prabowo-Hatta yang diwakili tim hukumnya tengah menempuh proses perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan pemilu presiden yang diwarnai kecurangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com