Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Paniai, Novela Juga Seorang Direktur

Kompas.com - 13/08/2014, 17:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesaksian yang ditunjukkan saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Nawipa, saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/8/2014), rupanya menarik perhatian seluruh peserta sidang yang hadir dalam persidangan.  Novela juga ramai menjadi topik perbincangan di media sosial (baca: Novela Nawipa, Perempuan Gunung, Facebook, hingga Bendera Israel).

Siapakah sebenarnya sosok Novela itu?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di akun jejaring social Facebook miliknya, Novela merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Paniai. Selain itu, Novela juga menjabat sebagai Direktur CV Iyobai.

Masih dalam akun tersebut, Novela tercatat pernah mengenyam pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas 1 Sentani, Papua. Wanita yang mengaku menjadi saksi mandat pasangan nomor urut satu di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai, Papua, itu, rupanya juga pernah menjadi calon anggota legislatif Kabupaten Paniai Periode 2014-2019.

Novela tercatat sebagai caleg nomor dengan nomor urut satu dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah Paniai Timur, Dumadama, Bibida, dan Yatamo. Dari salah satu foto baliho kampanye yang ia unggah di akun Facebook miliknya pada 25 Februari 2014 lalu, Novela mengangkat visi "Menyentuh dengan Hati, Membangun dengan Kasih". Adapun, misi yang ingin diwujudkannya adalah "Membangun Generasi Baru, Semangat Baru, dan Harapan Baru demi Paniai Baru".

Sebelumnya, Novela yang hadir dalam sidang PHPU di MK, Selasa (12/8/2014), mendadak tenar, setelah selalu memberikan jawaban dengan aksen Papua yang kental dengan intonasi tinggi dan semangat menggebu-gebu untuk setiap pertanyaan yang diajukan majelis hakim MK. Karena itu, tidak jarang ada yang menganggap Novela marah ketika menjawab pertanyaa itu.

Salah satu momen yang tertangkap adalah saat Hakim Patrialis Akbar bertanya mengenai situasi masyarakat pada saat pencoblosan 9 Juli 2014. Sebelumnya, Novela telah menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Novela menjelaskan, pada saat pencoblosan, hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satu pun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun logistik pemilu di TPS tempat ia bertugas.

"Bagaimana suasana masyarakat waktu itu? Ini, kan, proses pemilu, tetapi, kan, tidak ada kegiatan pemilu, bagaimana suasana masyarakat?" tanya Patrialis. Mendapat pertanyaan itu, Novela lantas memberikan jawaban dengan nada tinggi. "Ya, ada masyarakat. Bapak jangan tanya saya, saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harusnya melaksanakan sosialisasi, Pak, bukan kami," jawab Novela.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com