Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Hari Begini Pecat-memecat

Kompas.com - 13/08/2014, 14:01 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan akan tetap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar setelah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas isu pemecatan dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya masih menjadi Waketum Golkar.

"Kalau maju (kandidat calon ketum), sudah saya sampaikan dari awal lewat ormas yang saya pimpin, yaitu Kosgoro 57," kata Agung di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Terkait perbedaan pendapat antara dirinya dan Aburizal tentang waktu pelaksanaan Munas, Agung mengatakan bahwa dirinya dan Aburizal berusaha agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan perpecahan partai.

"Itu yang kita jaga betul. Persatuan dan kesatuan partai," katanya.

Namun, ia berharap perbedaan pendapat di internal tidak harus diselesaikan dengan pemecatan atau penonaktifan.

"Keputusan tetap ada di DPP, tetapi ya masa perbedaan pendapat harus diakhiri dengan cara itu (pemecatan). Ini era modern demokrasi. Hari begini pecat-memecat," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Forum musyawarah nasional (munas) dianggap penting lantaran akan menentukan arah koalisi Partai Golkar lima tahun mendatang, apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, atau mendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebagian dari pihak internal Partai Golkar mendorong agar munas digelar pada Oktober 2014 atau sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal itu dianggap sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Namun, Aburizal dan para pendukungnya berpendapat bahwa munas digelar pada 2015, sesuai dengan rekomendasi Munas 2009 Partai Golkar.

Sejumlah pihak meyakini, dorongan munas tahun ini akan semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pilpres pada 21 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com