KPK Hormati Akil Ajukan "Judicial Review" UU TPPU ke MK

"Judicial review adalah hak warga negara. Siapa pun punya hak untuk itu," kata Bambang melalui pesan singkat, Selasa (12/8/2014).

Bambang pun menanggapi santai jika salah satu materi gugatan mengenai kewenangan KPK menuntut TPPU. Bambang mengatakan, undang-undang tentang KPK sendiri sudah lebih dari 15 kali dilakukan judicial review.

"Yang perlu dilakukan KPK adalah menyiapkan sebaik dan secermat mungkin proses itu kelak dilakukan," kata Bambang.

Sebelumnya, Akil melalui pengacaranya, Adardam Achyar, mengaku telah mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (11/8/2014).

Adardam mengatakan, salah satu materi gugatan yaitu tidak berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut perkara TPPU. Akil merupakan terdakwa kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan pencucian uang. Akil pernah menyatakan keberatan didakwa pencucian uang oleh jaksa penuntut umum KPK.

Menurut Akil, jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan pencucian uang. Menurut Akil, dakwaan pencucian uang yang menjeratnya tidak berkaitan dengan tindak pidana asal, yaitu penyuapan. KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat Akil telah menjadi hakim konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161,080 miliar.

Selain itu, dakwaan keenam, KPK mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat hakim konstitusi.

Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar. Menurut Jaksa, pengeluaran maupun harta kekayaan yang dimiliki Akil dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota DPR pada tahun 2002-2004, pada periode 2004-2008, hingga ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Akil telah divonis seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap dan melakukan pencucian uang. Atas vonis tersebut, Akil mengajukan banding.