Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sampaikan Ancaman Taufik kepada Hakim Konstitusi

Kompas.com - 11/08/2014, 09:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta majelis hakim konstitusi mencatat keberatan pihaknya mengenai adanya ancaman yang diterima KPU dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Permintaan itu disampaikan pengacara KPU Adnan Buyung Nasution saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Senin (11/8/2014).

"Kami ingin melaporkan, walaupun peristiwa ini di luar persidangan, ada orang namanya M Taufik, dia Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, melakukan ancaman (kepada KPU) secara terbuka. Saya lihat sendiri," kata Adnan.

Menurut Adnan, ancaman yang dilakukan Taufik merupakan perbuatan tercela yang menghina peradilan dan menghina segenap bangsa. Ia meminta hakim MK mencatat keberatan pada ancaman tersebut dan mendesak kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk menertibkan para pendukungnya.

Adnan melanjutkan, ancaman dari Taufik itu telah dilaporkan kuasa hukum KPU ke Mabes Polri, Jakarta, Minggu (10/8/2014) malam. Ia berharap masalah ini segera selesai dan tak ada pihak yang melakukan tindakan serupa (baca: Ketua DPD Gerindra Ajak Massa Prabowo Tangkap Ketua KPU).

Menjawab itu, kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan, ancaman yang dilakukan Taufik itu berada di luar kewenangannya. Meski keberatan dari kuasa hukum KPU dicatat oleh majelis hakim konstitusi, ia berharap keberatan tersebut tak dijadikan materi persidangan (baca: Ketua DPP Gerindra Jakarta Kembali Ancam Tangkap Ketua KPU).

"Itu di luar wewenang kami karena konteksnya di luar persidangan," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait untuk menjaga berlangsungnya persidangan agar berjalan baik. Ia meminta semua pihak, termasuk masyarakat dan simpatisan, untuk berjalan sesuai rel konstitusi yang berlaku.

"Saya ingatkan semua untuk menjaga sidang ini agar berlangsung damai dan aman, termasuk menjaga kehormatan semua pihak. Ruang sidang peradilan ini adalah ruang sidang paling beradab," ujar Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com