Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sayap Golkar Minta Ical Batalkan Pemecatan Agung Laksono

Kompas.com - 10/08/2014, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi sayap Partai Golongan Karya, mendesak Partai Golkar untuk membatalkan pemecatan yang sudah dilakukan kepada Agung Laksono dan beberapa kader lainnya. Mereka menilai pemecatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Pertama, tidak ada pelanggaran organisasi apapun yang telah dilakukan oleh Pak Agung dan kader golkar lainnya," kata Ketua DPP barisan muda Kosgoro, Paul Hitajulu, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (10/8/2014) sore.

Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari dua ormas sayap partai lainnya, yakni Wakil Ketua Umum AMPI Sabil Rahman dan Ketua AMPG Arnanto Prabowo. Paul mengatakan, yang terjadi antara Agung dan kader lain yang dipecat selama ini adalah perbedaan pendapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia menilai, perbedaan pendapat tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Wacana perbedaan persepsi dalam organisasi wajar saja. Mungkin ini kalau di perusahaan tidak wajar, tapi kalau di organisasi wajar saja," ujarnya.

Paul menilai, tindakan yang dilakukan Golkar saat ini tidak demokratis. Seharusnya, setiap kader punya hak untuk menyampaikan suaranya.

"Pertama, batalkan pemecatan ini, lalu lakukan konsolidasi partai dalam relnya sesuai konstitusi. Ini bagian dari tindakan nyata untuk menyelamatakan partai," ujarnya.

Agung Laksono dipecat dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Golkar karena dianggap lantang melakukan protes terhadap keputusan partai. Selain Agung, menurut politisi senior Golkar Zainal Bintang, pemecatan juga diberikan kepada Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang, Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan sejumlah pengurus lainnya.

Sebelumnya, Golkar juga sudah memecat tiga kadernya dari keanggotaan, yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com