Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diam-diam Politisi Senior Golkar Mulai Cari Dukungan sebagai Pengganti Aburizal

Kompas.com - 06/08/2014, 18:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah gigihnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang membela mati-matian Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi, internal Golkar rupanya sudah mempersiapkan diri untuk menggelar musyawarah nasional (munas) pada 2014. Sejumlah calon ketua umum yang akan menggantikan Aburizal pun melakukan manuver untuk menggalang kekuatan.

Hal ini diakui politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, saat dihubungi pada Rabu (6/8/2014). "Memang saat ini sudah mulai dipersiapkan oleh berbagai pihak. Masing-masing calon sudah mengumpulkan tim suksesnya," kata Fahmi.

Dia memperkirakan, ada tiga calon yang dipastikan maju dalam munas 2014. Dua di antaranya ialah MS Hidayat dan Agung Laksono. Namun, Fahmi mengatakan, belum ada yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri untuk maju.

"Kadang-kadang malu-malu kucing itu perlu dan penting daripada malu-maluin," seloroh Fahmi yang mengaku sudah bergabung ke salah satu kubu itu.

Saat ditanyakan lebih lanjut peluang munas dilakukan tahun ini, Fahmi menegaskan bahwa semuanya akan bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK, lanjutnya, akan menjadi dasar bagi pengurus-pengurus daerah Golkar untuk menentukan sikap untuk melakukan munas.

"Tapi, dari putusan MK nanti, kira-kira kan hasilnya sudah bisa diduga, sudah bisa direka, makanya persiapan mulai dilakukan sekarang. Boleh saja sekarang dikatakan DPD mendukung Aburizal, tapi besok belum tentu. Mereka (pengurus DPD Golkar tingkat I) ini kan mapan dalam berpolitik," ucap Fahmi.

Tarik ulur soal pelaksanaan munas hingga kini masih terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Kubu pendukung Aburizal menyatakan bahwa munas untuk mencari ketua umum itu baru akan dilakukan pada 2015.

Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi munas di Pekanbaru pada 2009. Di sisi lain, kubu penentang Aburizal menyatakan rekomendasi munas itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang menyatakan masa jabatan DPP Partai Golkar adalah lima tahun. Mereka menggunakan dasar AD/ART partai untuk mendesak munas dilakukan pada 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com