Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kisah Mantan Komandan Paspampres Kawal Orang Nomor Satu Negeri Ini...

Kompas.com - 07/08/2014, 22:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mengawal dan memberikan jaminan keselamatan bagi presiden dan wakil presiden adalah tugas utama bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Untuk menjamin keselamatan itu, Paspampres pun kerap membuat standar keamanan sangat ketat di sekeliling presiden atau wakil presiden yang masuk kategori very very important person (VVIP).

Tak heran jika Paspampres kemudian diibaratkan sebagai perisai hidup simbol negara. Untuk itu, Paspampres mempersiapkan segala prosedur pengamanan terhadap VVIP yang dilakukan dalam jarak dekat, pengamanan perjalanan, keamanan makanan dan medis, hingga penyelamatan VVIP dalam kondisi darurat.

Mantan Komandan Paspampres era Presiden Megawati Soekarnoputri, Letnan Jenderal (Purn) Nono Sampono, bercerita betapa repotnya melakukan pengamanan bagi orang nomor satu di negeri ini. Pasalnya, Nono mengungkapkan, keselamatan presiden dan wakil presiden bukan hanya tanggung jawab dari TNI, melainan juga menyangkut prestise sebuah negara di mata dunia.

"Kalau ada apa-apa, Panglima TNI yang akan digantung karena ini menyangkut nama negara," ujar Nono saat dihubungi, Kamis (7/8/2014).

Dalam sebuah pengamanan normal, lanjut Nono, Paspampres biasa menerapkan pola pengamanan tiga ring. Ring pertama adalah pengamanan yang paling dekat dengan VVIP. Ring kedua dan ketiga berada di lapis luar sekitar VVIP, yang biasanya dijaga oleh TNI dan Polri.

Setiap presiden dan wakil presiden mendapat pengawalan dari sekitar 300-400 personel dengan jam kerja bergiliran. Menurut Nono, jumlah pengawalan yang melekat ini bisa berubah-ubah setiap waktunya bergantung pada kebutuhan dan tingkat ancaman yang ada.

Namun, dia menegaskan, untuk beberapa acara seperti upacara 17 Agustus, peringatan HUT TNI, atau upacara menerima tamu kehormatan, sudah ada standar yang tak bisa diubah oleh siapa pun meski presiden berganti.

Meski demikian, Nono menyadari setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Pada zaman Presiden Soeharto, misalnya, Paspampres diberdayakan secara maksimal. Bahkan, pengamanan presiden melibatkan satuan Koramil dan Kodim wilayah.

"Lalat pun nggak bisa masuk Istana kalau zaman Pak Harto," seloroh Nono.

Menyesuaikan dengan kemauan kepala negara

Semenjak zaman reformasi bergulir, Istana menjadi lebih terbuka. Pada masa Presiden Megawati, Nono menuturkan, pihaknya kerap dibuat pusing dengan keinginan Megawati yang spontan ingin makan nasi goreng di pinggir jalan hingga blusukan ke pasar-pasar tradisional.

"Menghadapi keinginan presiden itu, kita harus selalu siap menyesuaikan," ujar Nono.

Misalnya, Megawati tidak suka pengamanan berlebihan saat melakukan tinjauan ke pasar. Dia juga sering bersalaman dengan masyarakat dari dalam mobil.

"Kalau sudah begitu, kita melakukan penebalan pengawalan di sekitarnya. Pokoknya, Paspampres terbiasa menyesuaikan setiap gaya presiden," katanya.

Oleh karena itu, Nono mengaku tak terlalu khawatir akan keinginan Jokowi untuk tak mau dikawal secara berlebihan. Menurut dia, Paspampres pasti memiliki cara dalam menjamin keselamatan presiden dan wakilnya.

"Hanya semakin tidak mau dikawal, semakin ekstra kerja keras Paspampres. Konsekuensinya memang begitu. Maka dari itu, pasti ada pembicaraan antara Komandan Paspampres, Sesmil, dengan presiden dan wapres terpilih soal pengamanan," ungkap Nono.

Dia pun meminta apabila nantinya memang benar-benar diberikan tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini, Jokowi juga bisa memahami tugas Paspampres. Jokowi harus menyadari akan risiko ancaman keselamatan terhadapnya yang semakin meningkat begitu menjadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com