Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disarankan Juga Bentuk Tim Transisi

Kompas.com - 05/08/2014, 14:23 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Tumpal Daniel mendukung ide Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang membentuk tim transisi. Ia menyarankan, capres nomor urut satu Prabowo Subianto melakukan hal yang sama.

"Terlepas partai saya mendukung Prabowo, tetapi langkah Jokowi lebih awal. Ini harus didukung masyarakat luas," ujar Daniel kepada Kompas.com, Selasa (5/8/2014).

Menurut Daniel, gagasan tim transisi merupakan hal yang baru. Ia mengapresiasi ide Jokowi ini karena bersiap menjalani pemerintahan baru. Ia pun menyarankan Prabowo untuk melakukan hal yang sama di tengah proses Pilpres di Mahkamah Konstitusi. (baca: Ini Fungsi Kantor Transisi Jokowi-JK)

"Mestinya Prabowo begitu. Persiapannya sama. Untuk adanya kemungkinan perubahan keputusan (KPU), kalau keputusan MK berpihak ke dia (Prabowo-Hatta Rajasa)," jelas Daniel.

Ia menambahkan, mulai dari keputusan MK yang akan dibacakan pada Agustus ini hingga pelantikan Oktober mendatang, masih tersisa 2 bulan untuk menyiapkan pemerintahan.

Sementara itu, di sela-sela waktu tersebut, ada proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. Padahal, tahun 2015 adalah tahun pertama yang dijalankan oleh presiden terpilih.

"Kalau sekarang tidak memberikan warna di APBN, bisa jadi pada 2015, masih pemerintahan yang lama," jelas Daniel.

Ia juga mengusulkan agar gagasan tim transisi ini dilembagakan. Peralihan ini bukan saja dilakukan untuk kemulusan secara seremonial, tetapi dimanfaatkan untuk program yang lebih produktif.

"Sehingga nanti terlihat 2015 tidak ada alasan lagi bahwa program (di tahun) tersebut peninggalan presiden lama," kata Daniel.

Dengan tim transisi, tambah dia, akan diberikan kesempatan kepada presiden terpilih untuk memasukkan program-program pada tahun pertama pemerintahan. Apalagi, tim ini terbuka untuk pendapat para ahli sehingga banyak masukan yang bisa ditampung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com