Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: ISIS di Indonesia Harus Dihentikan

Kompas.com - 05/08/2014, 00:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sudah dinyatakan sebagai paham terlarang oleh pemerintah Indonesia. Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan, paham ISIS sangat membahayakan dan harus dihentikan. 

"ISIS ini sangat membahayakan dan itu harus kita hentikan," ujar Kepala BIN Marciano Norman di Kantor Presiden, Senin (4/8/2014).

Marciano mengatakan, pemerintah sudah sejak lama mendeteksi keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, penyebaran ISIS itu baru menunjukkan keberadaan dalam waktu 2 bulan terakhir.

"Saya mengharapkan peran serta masyarakat untuk juga membantu pemerintah menjaga warga negara kita sendiri. Jangan sampai warga negara kita dilepas begitu saja untuk berperang di daerah lain yang juga tidak menguntungkan untuk kondisi Indonesia sendiri," imbuh Marciano.

Kapolri Jenderal Sutarman menuturkan, saat ini Polri belum melihat adanya potensi ancaman yang ditebar ISIS langsung ke Indonesia. Namun, Sutarman memastikan kepolisian akan mendalami kelompok-kelompok yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap ISIS.

Polri juga akan melihat apakah ada tindakan makar yang akan dilakukan kelompok-kelompok itu. "Kami akan melihat konteks hubungan seperti apa, apa ada kaitan dengan makar. Makar itu mendirikan negara atau menghancurkan negara apakah itu sudah ada sebelumnya. Itu akan dipelajari semua," kata Sutarman.

Sutarman mengingatkan bahwa ISIS lebih mudah masuk ke kelompok Islam radikal di Indonesia. Sementara untuk masyarakat umum, dia menilai paham ISIS tidak akan bisa diterima di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, Sutarman meyakini ancaman ISIS tidak akan berpengaruh kepada masyarakat luas. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com