Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kotak Suara Dibuka, Kubu Prabowo-Hatta Akan Laporkan KPU ke Polisi

Kompas.com - 03/08/2014, 15:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengancam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke kepolisian. Hal itu terkait langkah KPU yang membongkar kotak suara pemilu presiden 2014 di beberapa daerah.

Sekretaris Koalisi Merah Putih, Fadli Zon mengatakan, nantinya KPU akan dilaporkan di masing-masing kepolisian daerah, tergantung di mana lokasi kotak suara itu dibongkar.

"Hari ini sebagian besar gitu, kita instruksikan lapor ke semua Polda di daerah," kata Fadli di Rumah Polonia, Jakarta, Minggu (3/8/2014).

Fadli menyesalkan langkah KPU yang membuka kotak suara. Menurut dia, kotak suara itu baru dapat dibuka jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membukanya. Kubu Prabowo-Hatta menggugat keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres.

"Kami menyesalkan tindakan KPU itu karena itu jelas menyalahi aturan main. Itu bisa dibuka harusnya setelah ada instruksi dari MK. Kalau kita lihat, KPU buka kotak sementara kita nggak tahu urusannya apa. Itu kan bagian barang bukti yang akan diuji nanti," ucap dia.

Ia menambahkan, jika memang KPU ingin menyiapkan alat bukti, seharusnya itu dilakukan setelah MK menggelar sidang perdana pada 6 Agustus 2014 mendatang.

"Kita tak tahu alasannya buat apa. Mengenai materi gugatannya saja belum tahu apa yang akan digugat. Seharusnya tunggu sampai tanggal 6 untuk tahu apa yang akan dimohonkan," ujarnya.

Baca juga:
 
 
 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com