Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Buka Peluang Ketum Partai Jabat Menteri

Kompas.com - 01/08/2014, 15:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan agar ketua umum partai politik tak menjabat menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, menguat belakangan ini. Namun, JK tak bisa memastikan bahwa semua ketua umum partai koalisi tak akan mendapat posisi menteri.

"Yang pasti PDI-P dan Nasdem tidak, PKB saya tidak tahu, mungkin saja, saya kira tidak. Saya belum tahu. Mayoritas tidak," ujar Jusuf Kalla (JK) seusai melakukan shalat Jumat di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

JK menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal memang tidak berminat menjadi menteri, demikian pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sementara itu, dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, diakui JK masih berpeluang masuk dalam kabinet.

Terkait penyusunan kabinet itu, JK mengaku bahwa partai koalisi boleh saja mengajukan nama-nama kader terbaiknya sebagai calon menteri. Salah satu yang sudah siap mengajukan nama calon menteri adalah PKB. Menurut JK, pihaknya nanti akan memberikan porsi kepada PKB.

"Kita yang atur berapa," katanya.

Saat ditanyakan apakah ketua umum partai bisa mengganggu kerja pemerintahan, JK tak sependapat. Menurut dia, tiap-tiap menteri akan diberikan fokus pekerjaan dan kebijakan masing-masing.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa saat ini dia dan Jokowi sama sekali belum membicarakan kabinet. Dia menyatakan, penyusunan kabinet akan dilakukan selepas MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu presiden, yakni setelah 22 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com