KPK Apresiasi SBY yang Kedepankan Proses Hukum Terkait Informasi WikiLeaks

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi merespons positif pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan proses hukum terkait beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan SBY dan mantan presiden, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara di Australia. Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia serta sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Yang jelas, pernyataan Presiden tegas dan mengedepankan proses hukum yang seharusnya direspons positif oleh Australia. KPK menghargai pernyataan Presiden tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (1/8/2014).

Busyro mengatakan, KPK tentu akan responsif untuk bekerja sama dengan Pemerintah Australia terkait beredarnya informasi tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa KPK harus siap dan menyiapkan diri jika Pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal dugaan korupsi pencetakan uang. KPK akan mengkaji lebih jauh informasi tersebut.

Kamis (31/7/2014) kemarin, SBY membantah berita yang ditayangkan Wikileaks dan dikutip oleh media online nasional Sindonews.com tentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

Dalam pernyataannya, SBY juga meminta pemerintah Australia terbuka jika memang ada pihak Indonesia yang dianggap melakukan penyimpangan. Kalau memang ada, Presiden meminta Australia bekerja sama dengan KPK.

"Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat pada penyimpangan, maka diusut. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasusnya dan melanggar apa. Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK di Inodnesia," ujar SBY (31/7/2014).

Terkait hal ini, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Presiden maupun mantan Presiden RI dalam kasus Securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks. Pernyataan resmi ini dikirimkan Kedutaan Besar Australia ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia beberapa jam setelah SBY menggelar jumpa pers kemarin.

Baca juga:
- KPK Menyiapkan Diri jika Australia Berikan Data Dugaan Korupsi Pencetakan Uang
- Australia Nyatakan SBY dan Megawati Tak Terlibat Korupsi Pencetakan Uang
- Benarkan Kerja Sama dengan Australia, SBY Beberkan Kronologi Pencetakan Uang Negara
- SBY Minta Australia Bicara agar Tidak Ada Kecurigaan