Sidak di Bandara, KPK-Polri Temukan Pelanggaran Hukum

Dalam sidak tersebut, KPK-Polri mengamankan 18 orang. Dua dari 18 orang yang diamankan tersebut adalah anggota kepolisian, dan satu di antaranya merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Selebihnya merupakan preman dan calo yang kerap beroperasi di bandara.

Tim juga mengamankan seorang warga negara asing yang diduga sebagai korban. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Suhardi Alius mengatakan bahwa ada indikasi pemaksaan terhadap WNA untuk menggunakan jaksa taksi gelap yang tarifnya sangat mahal.

Selain itu, ditemukan indikasi pemaksaan agar TKI menukarkan uang dari market rate yang rendah di money changer. Suhardi juga mengatakan, dari hasil interogasinya secara singkat, petugas kepolisian yang diamankan dalam sidak kali ini mengaku pernah bertugas di Soekarno-Hatta.

"Oleh karena itu, dia punya akses seolah kenal sehingga bisa keluar masuk," ucapnya.

Dalam siaran persnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur, dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh BNP2TKI serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam pelaksanaannya, sidak diharapkan memperbaiki sistem pada pelayanan publik terkait penempatan pesawat TKI, serta membersihkan daerah terbatas bandara dari oknum aparat yang disinyalisasi melakukan praktik tercela kepada para TKI. Hal ini juga bertujuan pada penertiban area publik dari pihak-pihak yang diduga memeras dengan modus memberi tumpangan kepada TKI, serta adanya praktik gratifikasi terhadap pejabat atau pegawai negeri di lingkungan pelayanan TKI.

Sidak ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kajian KPK pada 2006. Dalam hasil kajian tersebut, KPK menemukan kelemahan pelayanan di Terminal III Soekarno-Hatta (terminal khusus TKI hingga tahun 2007) yang berpotensi pada tindak pidana korupsi.

Contohnya ada pada kurs valas dari market rate yang rendah pada money changer sehingga merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, dan tidak jelasnya waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat.

Hingga kini, terminal tersebut menjadi tempat pemerasan, penipuan, dan berbagai perlakuan buruk lainnya.