Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Klaim Mayoritas Kader DPD I Desak Percepat Munas Golkar

Kompas.com - 18/07/2014, 15:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, mayoritas kader Golkar di DPD I Golkar telah mendesak Musyawarah Nasional Partai Golkar dipercepat. Ia menampik pernyataan Ketua Forum Silaturahmi DPD I Partai Golkar Ridwan Bae beberapa waktu lalu yang mengatakan DPD I tidak setuju pada wacana percepatan Munas.

"DPD I ada 33, dia cuma ada 1 orang. Mayoritas sudah mendukung, justru mereka mendesak jadi kita fasilitasi," ujar Yorrys saat dihubungi, Jumat (18/7/2014).

Yorrys menganggap upaya percepatan Munas ini perlu dilakukan karena merasa Golkar tengah mengalami masa terpuruk dengan berbagai kegagalan dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dengan mempercepat Munas, kata Yorrys, kejayaan Golkar bisa kembali seperti dulu.

"Ini silence majority karena pilkada hancur, pileg hancur, pilpres hancur, jadi gagal. Makanya bikin Munas saja, bukan Munas Luar Biasa," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, 24 Juli mendatang, seluruh DPD I se-Indonesia akan melakukan silaturahim dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Saat itu, imbuh Yorrys, akan terlihat seberapa besar kader yang menuntut percepatan Munas.

"Coba tanya Sulawesi Barat, Lampung, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua pada minta Munas. Kita hanya mau menyelamatkan partai," ujarnya.

Sebelumnya, tokoh Golkar lintas generasi ramai menyampaikan seruan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mempercepat Munas. Mereka memandang perlu adanya upaya penyelamatan partai yang diawali dengan menggelar Munas ke-9 selambat-lambatnya pada 4 Oktober 2014.

Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita pun yakin ada dukungan besar dari internal Golkar untuk menggelar Munas pada 2014. Ia menegaskan, Golkar tetap harus menggelar Munas tanpa tergantung siapa yang menjadi presiden terpilih kelak. Menurut Ginandjar, masa jabatan Aburizal telah mencapai batas akhir dan sesuai AD-ART, Munas Golkar harus digelar paling lambat 4 Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com