Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Ruangan Khusus di Balik "Real Count" Jokowi-JK

Kompas.com - 15/07/2014, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK memiliki sebuah ruangan khusus untuk merekapitulasi suara dari semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia. Di situlah, tim Jokowi-JK menghitung suara, mengumpulkan berbagai formulir C1, hingga mencatat berbagai dugaan kecurangan. Pada Selasa (15/7/2014) petang, sejumlah wartawan dipersilakan memasuki dapur TI yang terletak di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem itu.

Pantauan Kompas.com, ruangan itu menempati sebagian besar lantai 4 kantor DPP Partai Nasdem. Ruangan ini terletak bersebelahan dengan ruang Bendahara Umum. Penjagaan cukup ketat diberlakukan di area itu. Setidaknya, untuk masuk ke lantai empat, setiap orang harus menunjukkan identitas khusus kepada sekitar tiga orang penjaga di sana.

Wartawan pun hanya bisa mengabadikan gambar dari pintu masuk ruang TI dan tidak diperkenankan mendekat meski bersama dua pimpinan tim TI dan saksi, Djarot Saiful Hidajat dan Enggartiasto Lukita. Di dalam ruang TI itu, hamparan layar datar dan belasan unit komputer menjadi pemandangan yang paling mencolok. Layar datar yang dipasang di dinding-dinding ruangan ini menampilkan gambar Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

Di samping gambar itu, terdapat persen angka dan total suara masing-masing kandidat. Angka ini terus bergerak mengikuti input data yang terus dilakukan oleh tim. Djarot menceritakan, layar televisi ini berjumlah 33, menyesuaikan jumlah provinsi di Indonesia.

Kendati demikian, dia menuturkan, timnya juga memiliki rekapitulasi data setiap kabupaten. Hingga pukul 16.00, hasil real count menunjukkan perolehan suara Jokowi-JK sebesar 53,4 persen dan Prabowo-Hatta 46,54 persen.

"Kami setiap menitnya, bisa memasukkan 50.000 data didukung oleh 40 orang tim TI yang bekerja bergiliran 20 orang per 20 orang," ujar Djarot.

Data-data yang masuk ke ruang TI ini berasal dari koordinator lapangan yang disebar di seluruh Indonesia. Mereka melaporkan perolehan suara setiap TPS melalui pesan singkat, surat elektronik, hingga situs web khusus. Data kemudian masuk ke sistem TI pusat di Jakarta.

"Kami juga masukkan tidak hanya jumlah suara per TPS tetapi juga dokumen formulir C1. Ini yang akan menjadi pegangan kami untuk membandingkan scan C1 folio yang ada di KPU nanti," tutur Enggar.

Enggar mengaku, pekerjaan melakukan real count ini bukanlah pekerjaan mudah. "Ini luar biasa melelahkan dan menyita energi dan waktu. Tapi kami bersyukur banyak masyarakat yang membantu untuk menelusuri kecurangan terutama perbedaan jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke situs KPU," katanya.

Tim kampanye nasional Jokowi-JK menargetkan bisa merampungkan hasil rekapitulasi 100 persen suara pada tanggal 17 Juli mendatang. Saat ini, baru beberapa daerah saja yang rekapitulasinya sudah mencapai 99 persen, yakni Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com