Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ginandjar Yakin Mayoritas Kader Golkar Dukung Munas Tahun Ini

Kompas.com - 15/07/2014, 17:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, merasa sangat yakin ada dukungan besar dari internal partai untuk menggelar musyawarah nasional (munas) pada 2014. Pendekatan dan seruan telah dilancarkan pada seluruh pimpinan Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memajukan munas.

Ginandjar menjelaskan, mayoritas kader dan pimpinan Golkar di daerah telah mulai memberikan dukungan untuk menggelar munas tahun ini. Ia mengklaim dukungan konkret itu akan tampak setelah Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada 22 Juli 2014.

"Saya kira sebagian besar sudah memberi dukungan, lainnya tinggal menunggu hasil definitif dari KPU. Kita lihat nanti, saya kira mayoritas DPD Golkar akan melihat perlunya perubahan dan perbaikan di Golkar," kata Ginandjar di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Ia menegaskan, Golkar tetap harus menggelar munas tanpa tergantung siapa yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 oleh KPU. Hal itu karena masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah mencapai batas akhir dan sesuai AD-ART, Munas Golkar harus digelar paling lambat 4 Oktober 2014.

"Siapa pun presidennya, Golkar tetap Golkar, munas tetap harus jalan, tapi pendekatannya berbeda," ujarnya.

Ginandjar berharap kepengurusan Golkar selanjutnya diisi oleh kader murni yang konsisten memperjuangkan partai. Ia menolak jika ada tradisi negatif yang menempatkan figur tertentu secara tiba-tiba dalam struktur kepengurusan Golkar.

"Saya berharap DPP Golkar terdiri dari orang rasional yang cinta partai. Siapa saja boleh, asal semangat berkomitmen pada Golkar, memahami marwah Golkar, jangan yang ujuk-ujuk baru masuk Golkar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com