Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Survei Pertanyakan Hasil "Quick Count" yang Unggulkan Prabowo

Kompas.com - 09/07/2014, 20:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, mempertanyakan empat lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count yang memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Data quick count atau hitung cepat yang disampaikan empat lembaga itu berbeda dari tujuh lembaga survei lain.

"Kalau secara logika, tentunya dari sekian banyak itu, sesuatu yang benar itu kalau koheren dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi kalau dari 10, tujuh mengatakan A, tiga mengatakan B, kemungkinan B yang salah," kata Hamdi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Keempat lembaga survei yang menampilkan data berbeda adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Hamdi menengarai ada potensi manipulasi data atau manipulasi sampel terkait hasil quick count lembaga survei yang berbeda dari sebagian besar lembaga survei lain.

Untuk memastikan itu, Persepi akan memanggil lembaga survei yang berada di bawahnya. Dari empat lembaga survei yang dianggap salah tersebut, hanya JSI dan Puskaptis yang berada di bawah Persepi. "Persepi dalam hal ini akan panggil lembaga yang ada di bawah Persepi. Yang terbanyak, yang benar harusnya," ujar Hamdi.

Sekjen Persepi Yunarto Wijaya mengatakan, ini bukan pertama kalinya Puskaptis menyampaikan hasil quick count yang jauh berbeda dari lembaga survei lain. Data berbeda juga disampaikan Puskaptis terkait dengan Pilkada Kota Palembang beberapa waktu lalu. Yunarto mengatakan, perbedaan data semacam ini dalam quick count berpotensi menimbulkan konflik di akar rumput.

"Ketika didiamkan terjadi lagi, bukan pada level metodologis, ini aib dan memalukan, membuat konflik di bawah. Puskaptis karena dianggap menyesatkan harus diamankan polisi di Palembang. Kita tidak inginkan itu terjadi karena situasi memanas," ujar Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com