Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Jamin Keamanan Pemilu: Tidak Usah ke Luar Negeri

Kompas.com - 07/07/2014, 20:27 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta masyarakat tetap tenang menghadapi pemilihan umum presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014. Masyarakat tidak perlu khawatir hingga harus berpikiran untuk meninggalkan Indonesia.

"Tidak usah sampai ke luar negeri, Panglima TNI menjamin keamanan," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, di Parkir Timur, Jakarta, Senin (7/7/2014) petang, seusai Apel Pengamanan Pemilu Presiden 2014.

Moeldoko mengatakan, sejak Minggu, personel TNI di seluruh Indonesia sudah ada dalam status Siaga 1 dan bersiaga di pos, unit, dan kesatuan masing-masing. Status Siaga 1 itu dicabut hingga keadaan dianggap aman.

"Bisa seminggu, sebulan, dua bulan… tergantung saja," kata Moeldoko.

Moeldoko memimpin apel yang diikuti 2.554 personel gabungan dari ketiga matra TNI, termasuk unsur-unsur pendukung yang jika ditotal meliputi 5.000 personel. Apel Pengamanan Pemilu Presiden 2014 di lingkungan Garnisun Tetap I/Ibu Kota itu hanya simbolisasi langkah pengamanan TNI di seluruh Indonesia.

Peralatan perang dan penanggulangan kerusuhan yang dimiliki TNI digelar pada apel itu, termasuk panser-panser, helikopter, hingga perlengkapan tempur pribadi personel.

Hadir dalam apel itu Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI IB Putu Dunia, dan Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Munir.

Ketiga komandan pasukan khusus TNI juga hadir, yaitu Komandan Korps Marinir TNI AL Mayor Jenderal Marinir TNI Faridz Washington, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, dan Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU Marsekal Muda TNI Herpin Ondeh.

Moeldoko, dalam perintah lisannya kepada pasukan peserta apel, menyatakan, "TNI siap mengamankan Pemilu Presiden 2014 dengan cara netral, tegas, dan profesional. Komando hanya dari panglima TNI, bukan yang lain."

Tentang kesatuan komando yang berasal dari pihaknya itu, Moeldoko menjamin penuh. "Semua jajaran menaati perintah dari saya. Saya yang memberi perintah," katanya.

Dia juga memerintahkan prajuritnya bertindak tegas. "Dalam menjalankan tugas, jangan ragu-ragu. Selama tugas dilaksanakan secara benar, Panglima TNI akan bertanggung jawab," katanya.

Pada pagi hingga siang hari, Moeldoko dan ketiga kepala staf matra TNI dan serombongan petinggi TNI meninjau langsung latihan penanggulangan teror berupa pembebasan sandera pesawat terbang, di apron Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

Satu Boeing B-737-400 Skuadron Udara 17 VIP TNI AU dijadikan obyek yang harus dibebaskan puluhan personel gabungan Korps Pasukan Khas TNI AU dan Komando Pasukan Khusus TNI AD. Dengan prosedur dan disiplin tinggi, kawanan pembajak yang bermotif politik bisa digulung mereka dalam hitungan menit saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com