Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Kleptokrasi Ada Dimana-mana, Harus Dibersihkan

Kompas.com - 06/07/2014, 10:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD membenarkan, pernyataan Prabowo terkait kleptokrasi di Indonesia.

Menurut dia, kleptokrasi ada dimana-mana. Kendati demikian, ia mengatakan, diperlukan komitmen kuat untuk memberantas praktik tersebut. Pasalnya, kleptokrasi biasanya terjadi pada tataran birokrasi.

"Karena maling-maling (klepto) ini kan adanya di birokrasi. Birokrasi ini kan adanya di pemerintahan, di pejabat," kata Mahfud seusai debat kelima kandidat capres dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Sabtu (5/7/2014).

Sementara itu, Mahfud tak mempersoalkan pernyataan Prabowo terkait keberadaan oknum maling di dalam mitra koalisinya. Namun, ia mengatakan, hal serupa juga terdapat di susunan keanggotaan tim pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Itu yang harus dibersihkan. Di pihak sana (Jokowi-JK) ada kleptokrasinya, ada yang masuk penjara, di pihak Pak Prabowo juga ada. Jadi sama-sama banyak. Itu yang harus dibersihkan oleh siapapun yang menang," tegasnya.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pendukungnya untuk waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin merusak negeri ini. Prabowo menjelaskan, pihak-pihak tersebut akan merusak sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

"Ada yang mau mengubah demokrasi kita menjadi kleptokrasi. Saudara tahu apa itu klepto? Klepto itu maling, saudara-saudara. Ada maling-maling yang mau mencoba berkuasa di negeri ini. Saudara mau dipimpin maling?" kata Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari sekitar 1.000 petani di Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014) sore.

Padahal, kata Prabowo, demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Tanpa demokrasi, Indonesia akan kehilangan arah dan kacau balau.

"Kita negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan kita berani melaksanakan demokrasi. Dengan demokrasi, rakyat berkuasa, rakyat yang berdaulat. Demo itu rakyat, krasi itu kuasa," papar Prabowo. (Baca: Prabowo: Ada yang Mau Mengubah Demokrasi Jadi Kleptokrasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com