Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes "TV One", PDI-P Bantah Kerahkan Massa

Kompas.com - 03/07/2014, 07:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo membantah partainya mengerahkan massa untuk melakukan protes atas pemberitaan TV One. Menurut Tjahjo, PDI-P hanya memberi teguran keras agar stasiun televisi itu menghentikan siaran berita yang berisi fitnah dan menyudutkan PDI-P.

"Saya tidak tahu (pergerakan massa). Kalau partai hanya memberi warning kepada TV One dan kita ajukan protes resmi," kata Tjahjo, Kamis (3/7/2014) pagi.

Pernyataan Tjahjo itu untuk mengklarifikasi adanya aksi damai puluhan orang yang mengaku berasal dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Tjahjo menegaskan, relawan tersebut bergerak tanpa instruksi dari PDI-P.

Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu mengatakan, partainya tak mungkin gegabah mengambil sikap ekstrem untuk mengerahkan massa meski pemberitaan TV One dianggap sangat merugikan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui agar sikap yang diambil tak kontraproduktif dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Kita harus taat aturan, perlu izin dan pengawalan Polri kalau turun ke jalan," kata Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P marah atas pemberitaan TV One yang menyebutkan bahwa PDI-P mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Tjahjo menyebut pemberitaan ini sebagai fitnah yang kejam dan tak dapat ditoleransi. 

Tjahjo meminta TV One bertanggung jawab atas pemberitaan yang telah ditayangkan. Ia menyatakan tak segan mengambil sikap tegas karena berita fitnah itu dianggapnya melecehkan keluarga besar PDI-P dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com