Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Allan Nairn Tak Buka Wawancara Prabowo di Pilpres 2009

Kompas.com - 02/07/2014, 17:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, baru mengambil langkah paling berisiko dalam praktik jurnalistik dengan membuka wawancara "off the record"-nya dengan Prabowo Subianto pada 2001 silam menjelang pemungutan suara pada 9 Juli mendatang.

Padahal, Prabowo sudah sempat maju sebagai calon wakil presiden bersama Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Apa alasan Allan baru mengungkap percakapannya itu sekarang?

“Saat itu (Pilpres 2009) beliau cawapres, dia bukan calon presiden. Dia bukan sedang naik sebagai calon presiden Indonesia,” kata Allan dalam diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Allan menuturkan, pada tahun 2009, dia mendengarkan banyak suara yang mengatakan bahwa Megawati-Prabowo sulit untuk menang. Kondisi itu, sebut Allan, sangat berbeda dengan kondisi saat ini, ketika Prabowo sangat mungkin memenangkan pemilu presiden.

“Pemilu sekarang sudah terlihat bahwa memang ada kemungkinan dia bisa menjadi presiden Indonesia. Jadi saya pikir, oke saya harus buat dulu karena saya merasa ada tanggung jawab untuk cerita soal ini,” imbuh Allan.

Jurnalis yang pernah memenangkan Robert F Kennedy Memorial First Prize untuk peliputan kasus pembantaian warga sipil di Timor Leste pada tahun 1991 itu mengaku terlebih dulu menimbang keputusannya untuk membuka sosok Prabowo ke publik.

Akhirnya, Allan memutuskan melanggar kode etik yang selama ini dipegangnya itu untuk memberikan informasi kepada publik mengenai sosok Prabowo.

“Saya tahu ini soal serius, tidak sebaiknya proteksi anonimitas dicabut. Saya harus timbang, di sini ada masalah itu (etika), sementara di sini ada masalah lebih besar. Sebaiknya, biar rakyat Indonesia mendapatkan akses informasi mengenai calon presidennya. Di sisi lain, sumber anonim biasanya untuk melindungi rakyat kecil yang terancam bahaya. Saya melihat, Prabowo tidak di posisi itu,” kata Allan.

Nama Allan Nairn mulai kembali diperbincangkan di Tanah Air setelah keputusannya membuka wawancara off the record dengan Prabowo yang dilakukan pada Juni dan Juli 2001. Allan menceritakan soal sikap Prabowo yang menilai Indonesia tidak siap menghadapi demokrasi, keinginan Prabowo untuk disebut sebagai diktator fasis, hingga kedekatan Prabowo dengan militer, intelijen, dan pengusaha besar Amerika Serikat.

Sebelumnya, Koordinator Prabowo Media Center, Budi Purnomo Karjodihardjo, sudah membantah pernyataan Allan. Pernyataan Allan dianggap sebagai kampanye hitam yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com