Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ucapkan "Jangan Pilih yang Dor", JK Kena Sanksi Teguran

Kompas.com - 30/06/2014, 18:53 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla terbukti melanggar administrasi pemilu saat kampanye di Mamuju, Sulawesi Barat, 12 Juni 2014 lalu. Atas pelanggaran itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjatuhkan sanksi teguran kepada Kalla.

"Kasusnya sudah lama. Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi sanksi teguran kepada Jusuf Kalla atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukannya saat berkampanye," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, dalam keterangan persnya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).

Dia mengatakan, dalam kampanye di Mamuju, Kalla menyatakan, "Pilih capres nomor dua, jangan yang dor".

Nelson mengatakan, pihaknya menangani kasus itu atas laporan Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menilai pernyataan Kalla itu merupakan kampanye hitam yang mengarah pada penghinaan terhadap Prabowo dan Hatta. Laporan disampaikan pada 13 Juni 2014.

Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada KPU selang beberapa hari sejak pelaporan tersebut.

"Begitu kami putuskan, kami menyampaikan rekomendasi kepada KPU," kata Nelson.

Namun, pada Jumat (27/6/2014), Tim Advokasi Prabowo-Hatta menyatakan, pihaknya tidak menerima laporan atas tindak lanjut kasus tersebut.

"Dalam undang-undang, kami memang tidak berkewajiban menyampaikan laporan atas tindak lanjut kasus yang kami tangani," kata Nelson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com