Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Danpuspom TNI Ralat Ucapannya soal Keterlibatan Prabowo dalam Kasus Penculikan

Kompas.com - 27/06/2014, 18:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal mengubah pernyataannya soal keterlibatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto soal kasus penculikan aktivis pada 1997/1998. Sebelumnya, Syamsu mengatakan, Prabowo harus dibawa ke Mahkamah Militer. Kini, dia mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan tersebut.

"Yang melakukan penculikan adalah anggota Tim Mawar yang sudah diajukan ke Mahkamah Militer. Prabowo hanya ambil alih bahwa dialah yang bertanggung jawab," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu mengatakan, setelah mengeluarkan penyataan soal keterlibatan Prabowo pada 11 Juni lalu, dia langsung bertemu dengan mantan anak buahnya yang menjadi penyidik dalam kasus itu. Hasilnya, Syamsu mengakui  bahwa ternyata Tim Mawar bergerak atas inisiatif sendiri.

"Padahal, perintah dari Asops ABRI, hanya untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998 lalu. Tapi kalau melakukan hal yang lain namanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Dia tak menjawab spesifik soal alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer. Syamsu hanya kembali menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, Prabowo diketahui tidak memerintahkan Tim Mawar melakukan penculikan. Oleh karena itu, Tim Mawar bergerak di luar perintah yang seharusnya dilaksanakan.

"Prabowo sebagai Dankopassus ketika itu merasa bertanggung jawab. Di TNI itu, prajurit tidak ada yang salah, yang salah komandannya, maka dia mengambil alih tanggung jawab itu," papar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 10 Juni lalu dalam wawancara dengan KompasTV. Dalam wawancara itu, Syamsu menilai, Prabowo seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan aktivis pada 1998. Menurut dia, tidak adil jika hanya para prajurit yang diadili di Mahmil, sementara Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus ketika itu hanya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Itu yang lucu. Kok enggak semuanya? Masa anak buah saja? Kasihan dong anak buah, komandan harus bertanggung jawab. Kalau anak buah di Mahmil, komandannya juga di Mahmil. Kan lucu, anak buahnya masuk Mahmil, otaknya yang melakukan masuk ke DKP," ujar Syamsu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com