Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggoro Hanya Akui Beri Uang untuk Kunker DPR dan "Lift" Menara Dakwah

Kompas.com - 25/06/2014, 20:29 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo membantah menyuap Menteri Kehutanan saat itu Malam Sambat Kaban dan Ketua Komisi IV DPR RI saat itu, Yusuf Erwin Faishal, terkait proses pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Anggoro hanya mengaku pernah memberikan Rp 100 juta kepada Yusuf sebagai bantuan untuk anggota Komisi IV yang akan kunjungan kerja (kunker) ke Meksiko. Anggoro juga mengaku memberikan dua unit lift untuk menara dakwah. Namun, ia membantah pemberian lift atas perintah Kaban.

"Timbul niat terdakwa untuk memberikan uang Rp 100 juta kepada Yusuf Erwin Faishal karena tergerak oleh permintaan Yusuf untuk study banding Anggota Komisi IV DPR ke Meksiko," ujar pengacara Anggoro, Tomson Situmeang, saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Tomson menjelaskan, kliennya bertemu Yusuf di Hotel Sultan pada akhir Juli 2007. Saat itu Yusuf menyampaikan bahwa anggota Komisi IV DPR yang akan ke Meksiko masih kekurangan dana karena ingin mengajak para istri ikut serta. Dana yang dibutuhkan Rp 200 juta di luar biaya resmi yang ditanggung APBN. Anggoro saat itu tengah membawa uang Rp 100 juta dan memberikannya kepada Yusuf.

Sementara itu, untuk pembelian lift, Anggoro mengaku hanya berniat membantu Ketua Dewan Dakwah Syuhada Bahri dan wakilnya Mujahin. "Terdakwa memberikan bantuan lift menara dakwah tidak terkait dan bukan atas permintaan Kaban, tapi atas niat baik terdakwa," ujar Tomson.

Jaksa penuntut umum KPK mengatakan, Anggoro terbukti menyuap Kaban dan Yusuf serta Boen Purnama terkait proses pengajuan anggaran proyek SKRT. Jaksa menyatakan memiliki bukti rekaman pembicaraan dan juga bukti dari keterangan saksi lain. Anggoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan penjara dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com