Terima Surat Pemecatan, Poempida, Nusron, dan Gumiwang Rapatkan Barisan

"Akhrnya datang juga suratnya, nanti saya akan rapat dulu dengan dua teman saya yang nasibnya sama," ujar Poempida di posko Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).

Poempida mengaku tidak mengerti alasan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Golkar. Dia menilai pemecatan itu dilatari hanya pada perbedaan pandangan. Namun, Poempida mengaku tidak pernah dimintai klarifikasi sebelumnya dan langsung diberhentikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Di dalam AD/ART, untuk memecat seorang anggota, seharusnya ada tahapan pemanggil klarifikasi dulu. Tapi ini tidak ada, hal ini yang kemungkinan akan kami tanyakan kenapa kami langsung diberhentikan," ujar Poempida.

Saat ditanyakan kemungkinan melakukan gugatan hukum atas pemecatan itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku akan lebih dulu mendiskusikan hal itu bersama Nusron dan Agus. Terkait dengan keanggotaannya di DPR yang hanya tersisa beberapa bulan lagi, Poempida juga mengaku belum memastikannya.

Jika dia diberhentikan dari keanggotaan Golkar, lanjut Poempida, partai memang berhak melakukan pergantian. Namun, untuk mengganti keanggotaan di DPR butuh waktu lama sekitar 1-2 bulan hingga akhirnya terbit Keputusan Presiden. "Jadi kita lihat nanti saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, Partai Golkar memecat tiga kader mereka dari keanggotaan di partai dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Mahyudin, seperti dikutip harian Kompas, mengatakan, ketiga kader yang dipecat itu adalah Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar. ”Surat (pemecatan) ditandatangani oleh Ketua Umum (Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Jenderal (Idrus Marham),” ujar Mahyudin.

Selain ketiganya, lanjut Mahyudin, Partai Golkar juga menonaktifkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang juga Gubernur Sulawesi Barat. Dia mengatakan, ada kemungkinan surat akan beredar pada Selasa ini.