Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disayangkan, Jokowi Tak Paham Persoalan Laut China Selatan

Kompas.com - 22/06/2014, 23:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan penasihat tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, menilai calon presiden Joko Widodo kurang memahami persoalan konflik di Laut China Selatan. Akbar mengatakan Indonesia juga punya kepentingan dengan penyelesaian konflik tersebut.

"Ya maaf, mungkin Jokowi tidak begitu menguasai banyak isu nasional terkait persoalan luar negeri. Ketahanan misalnya. Soal Laut China Selatan dia tidak paham betul, padahal itu kan perebutan kepentingan beberapa negara (atas) sumber daya alam di situ," kata Akbar usai menghadiri debat ketiga antar-kandidat capres, di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Akbar menyayangkan sikap Jokowi yang seolah tidak menganggap persoalan di Laut China Selatan sebagai persoalan serius. Jokowi, menurutnya, terlalu berbaik sangka atas kasus tersebut.

Padahal, kata Akbar, ada kepentingan nasional yang cukup besar di Laut China Selatan. "Kalau soal kepentingan, (kita) membutuhkan kemampuan yang tinggi dan diplomasi. Kalau tidak bisa, bisa terjadi konflik yang tajam di sana," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.

"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com