Jaksa KPK Sebut MS Kaban Ingin Hindari Tanggung Jawab Hukum

"Baik keterangan terdakwa mau pun saksi MS Kaban kami nilai sebagai alasan terdakwa dan saksi MS Kaban untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatannya," ujar Jaksa Dody Sukmono, saat membaca analisis yuridis dalam surat tuntutan Anggoro.

Jaksa menilai keterangan Kaban tanpa didukung alat bukti. Sementara itu, jaksa mengklaim memiliki bukti kuat adanya permintaan uang kepada Anggoro, yaitu bukti rekaman percakapan telepon. Dalam rekaman percakapan yang disadap KPK, terungkap beberapa kali Kaban meminta uang kepada Anggoro, baik secara langsung maupun melalui sopir Kaban, M Yusuf.

"Fakta bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang dan barang kepada MS Kaban bukanlah rekayasa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan," ujar jaksa Dody.

Jaksa membuktikan, nomor telepon yang digunakan Anggoro saat menerima telepon atau menghubungi Kaban, sama dengan yang digunakan untuk menelepon saksi lainnya. Baik Kaban mau pun Anggoro membantah pernah berhubungan melalui telepon untuk membicarakan permintaan uang. Namun, Anggoro membenarkan nomor telepon yang digunakannya. Untuk memastikan itu, jaksa juga menghadirkan saksi ahli suara Joko Sarwono di persidangan.

Joko mengatakan suara rekaman percakapan telepon identik dengan suara asli Kaban dan Anggoro.

"Penyangkalan terdakwa terhadap percakapan antara terdakwa dengan Kaban hanyalah upaya terdakwa untuk menutupi perbuatan terdakwa dan Kaban," lanjut jaksa.

Jaksa menilai, Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang kepada Kaban terkait proyek SKRT di Kementerian Kehutanan. Pada 7 Agustus 2007, menurut jaksa, Anggoro terbukti memberikan uang 15.000 dollar AS kepada Kaban. Anggoro kembali memberikan uang kepada Kaban sebesar 10 ribu dollar AS pada 16 Agustus 2007 dan 20 ribu dollar AS pada Februari 2008.

Kemudian, pada 25 Februari 2008, Kaban melalui SMS, meminta Anggoro menyediakan Traveller Cek (TC) Rp 50 juta dan pada 28 Maret 2008 meminta uang sebesar 40.000 dollar Singapura.

Selain itu, atas perintah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, Anggoro juga memberikan dua unit lift seharga 58, 581 ribu dollar AS untuk menara dakwah. Menara dakwah itu, disebut biasa digunakan untuk kegiatan PBB. Anggoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsiber 4 bulan kurungan penjara.