Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Kebocoran Anggaran, Prabowo Tempatkan Hatta Jadi Tertuduh

Kompas.com - 18/06/2014, 19:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, menilai, pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang kerap menyinggung soal kebocoran anggaran dinilai sebagai kesalahan fatal. Prabowo dianggap telah membuat pasangannya, Hatta Rajasa, yang pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian sebagai pihak yang pantas disalahkan.

"Secara umum itu menampar Pak Hatta Rajasa, itu secara tidak langsung membuat Hatta yang merupakan cawapres Prabowo itu sebagai tertuduh," kata Burhanuddin, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Burhan meragukan istilah kebocoran anggaran yang digunakan oleh Prabowo. Secara logika, kata dia, anggaran Indonesia yang jumlahnya terbatas tidak mungkin mengalami kebocoran hingga demikian besar.

"Istilah itu seharusnya didudukkan kembali oleh Prabowo agar lebih baik saat disampaikan dalam debat berikutnya. Dia harus bisa mendefinisikan apa yang disebut bocor, apa yang disebut korupsi, dan apa yang disebut dengan potensi pendapatan yang hilang," ujarnya.

Jika tidak segera dibenahi, lanjut Burhanuddin, bukan tidak mungkin hal ini justru akan merugikan kubu Prabowo-Hatta sendiri. Gembar-gembor kebocoran anggaran yang tadinya digunakan untuk menarik simpati rakyat bisa menjadi bumerang.

"Di tingkat elite sekarang kan Prabowo sedang menginginkan Demokrat dan SBY bergabung. Gimana mau bergabung kalau dia dituduh bocor hingga ribuan triliun. Jadi harus diklarifikasi di tingkat publik supaya lebih jelas. Di tingkat elite harus menyampaikan supaya clear," katanya.

Baca juga:
Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com