Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Kartu Indonesia Pintar Jaminan bagi Anak Putus Sekolah

Kompas.com - 17/06/2014, 20:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Anies Baswedan, mengatakan, program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pasangan tersebut dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak yang putus sekolah, ditunjang dengan Kartu Indonesia Pintar.

"Dalam visi misi Jokowi ditulis bahwa kami akan mendedikasikan pembangunan manusia melalui undang-undang wajib belajar 12 tahun ini," ujar Anies di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Anies memaparkan, anak-anak yang masuk ke sekolah dasar sebanyak 5,6 juta per tahun, sedangkan yang lulus sekolah menengah atas sebanyak 2,3 juta orang per tahun. Jadi, kata Anies, sebanyak 3,3 juta orang putus sekolah selama rentang waktu tersebut.

"Bagi 2,3 juta anak melihat kartu itu mungkin tidak penting, tapi bagi 3,3 juta anak itu berarti," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Anies, ketersediaan institusi pendidikan di Indonesia tidak mencukupi. Ia menuturkan, ketersediaan SD di Indonesia sebanyak 168.000 unit, SMP sebanyak 39.000 unit, dan SMA sebanyak 26.000 unit.

"Kalau misalnya bangsa dinilai seberapa serius mendirikan bangsanya, dilihat dari institusi pendidikan yang dibangun," kata Anies.

Rektor Universitas Paramadina ini berharap, apabila undang-undang tersebut terwujud maka akan menjadi terobosan yang berdampak baik bagi anak-anak usia sekolah. Dengan pendidikan optimal masyarakatnya, bukan tidak mungkin bagi Indonesia meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.

"Kartu itu yang membuat kita merasa kita punya jaminan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com