Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Kasus JIS, KPPA dan DPR Revisi UU Perlindungan Anak

Kompas.com - 11/06/2014, 11:25 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) serta Komisi VIII DPR RI akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Belajar dari kasus kekerasan seksual anak di Jakarta International School (JIS) revisi tersebut akan berfokus pada poin untuk memberi efek jera pada pelaku kekerasan.

"Tugas KPPA untuk mendampingi dan mengawal proses hukumnya supaya pelaku mendapatkan efek jera. Selain itu kita juga memonitor trauma healing pada korban," ujar Menteri PPA Linda Amalia Sari atau dikenal Linda Gumelar, saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Linda menjelaskan, untuk kasus JIS elemen pemerintah telah mengambil peran dan fungsi masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menutup TK JIS, sementara kepolisian memproses penegakan hukum terhadap pelaku.

"Sesuai pertemuan dengan Presiden SBY dan Ketua Komisi VIII bulan Mei lalu, kita sepakat akan merevisi UU PA," lanjutnya.

Selain itu, lanjut Linda, KPPA akan terus melakukan sosialisasi UU PA serta melakukan advokasi pada pemerintah Kota/Kabupaten untuk mendorong kota layak anak.

Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa kasus kejahatan seksual di Indonesia. Salah satunya menimpa AK (6), siswa TK JIS, yang mengalami kekerasan seksual di sekolah dengan pelaku petugas kebersihan.

Di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan anak juga menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan seorang pemuda bernama Andri Sobari alias Emon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com