Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sembilan Kepala Daerah Jadi Jurkamnas Jokowi

Kompas.com - 06/06/2014, 15:00 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan orang kepala daerah terdaftar sebagai juru kampanye nasional tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, baru tiga orang di antaranya yang sudah mengajukan izin cuti kampanye kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Berdasarkan Surat Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Nomor 011/EX/JKWJK/VI/2014 Perihal Daftar Jurkamnas dan Jadwal Kampanye Per Provinsi yang diterima KOMPAS.com, sembilan orang kepala daerah itu terdiri dari enam orang gubernur, dua orang wakil gubernur, dan seorang wali kota.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Gubernur Lampung Sachroedin ZP, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dan Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi. Sisanya, Wagub Banten Rano Karno, Wagub Kepri Suryo Respationo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dari sembilan orang itu, baru tiga di antaranya yang sudah mengajukan permohonan cuti kepada Mendagri Gamawan Fauzi. Lima di antaranya adalah Ganjar, Sachroedin, Rustam Effendi, Rano Karno, dan Suryo Respationo belum mengajukan mengajukan cuti. Adapun, Tri Rismaharini wajib mengajukan izin cuti kampanye kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dengan tembusan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com