Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suswono Bantah Tudingan Hashim soal Diskriminasi Agama di Kementan

Kompas.com - 03/06/2014, 22:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang menyebutkan adanya diskriminasi agama dalam tubuh kementerian tersebut. Ia menyayangkan tokoh sekaliber Hashim memberikan pernyataan tanpa didukung data yang akurat.

"Saya menyayangkan statement dari Pak Hashim kalau dia tidak mendapatkan klarifikasi terkait berita itu. Berita itu jelas tidak benar karena saat ini, boleh dikatakan masih banyak umat kristiani di Kementerian Pertanian," ujar Suswono kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2014).

Pernyataan Suswono itu terkait sebuah video di situs YouTube yang menampilkan Hashim dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington, DC, pada 17 Juli 2013.

Video tersebut memuat dua hal, pertama adalah pemecatan pegawai di Kementerian Pertanian yang dikuasai kader Partai Keadilan Sejahtera dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Kedua, berisi pernyataan Hashim yang menekankan bahwa Prabowo pro-Amerika.

Mengenai pemecatan pegawai Kementan, di video itu Hashim menyebut ada 73 pegawai yang dipecat karena beragama tertentu. Menurut Hashim, tindakan diskriminatif itu tidak bisa ditoleransi.

Dalam acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin kemarin, adik calon presiden Prabowo Subianto, mengoreksi pernyataannya. Ia menyebutkan, bukan 73 orang yang dipecat, melainkan 76 orang. Hashim juga mengatakan bahwa pernyataan "pemurnian agama" yang tertuang dalam Manifesto Partai Gerindra sudah dihapus.

"Kita mau menegakkan Pancasila di negara kita," kata Hashim saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Tidak berdasarkan agama

Suswono menegaskan tidak pernah memecat atas nama agama. Saat video itu ramai dibicarakan ke publik, dia sudah memeriksa jumlah pegawai beragama Kristen di kementeriannya. Dari hasil penelusuran itu, Suswono mendapati bahwa jumlah pegawai Kementan beragama tersebut tidak pernah lebih dari 70 orang semenjak masa kepemimpinan Bungaran Saragih (2000-2004).

Suswono mencontohkan, banyak di antara pemeluk agama Kristen mendapatkan kedudukan di eselon II dan eselon III Kementan, seperti Direktur Pemasaran Internasional Mesah Tarigan, Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah Rahman Pinem, serta Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Sujarwanto.

"Di bawah Direktur Pemasaran Internasional, ada empat bagian lagi, salah satunya juga kristiani. Di eselon tiga lebih banyak lagi. Jadi itu sama sekali tidak benar apa yang disampaikan Pak Hashim, sangat disayangkan, tanpa diklarifikasi lebih dulu," katanya.

Mekanisme pemilihan dan pemecatan

Suswono juga menjelaskan tentang mekanisme promosi jabatan bagi para pejabat di lingkungan kementeriannya. Untuk pejabat eselon I, katanya, pemilihan langsung dilakukan oleh pejabat eselon II yang memberikan tiga nama kepada menteri. Tiga nama yang paling banyak didukung, nantinya akan diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono.

Sementara untuk pemilihan pejabat eselon II, Suswono menjelaskan bahwa pejabat eselon I memberikan usulan kepada Sekretaris Jenderal. Menteri Pertanian kemudian yang akan memilih pejabat eselon II. Namun, mulai 2013, Suswono mengatakan Kementan menyiapkan format pemilihan baru untuk eselon II. "Kami sudah merancang sejak tahun lalu mekanisme lelang. Jadi tidak benar ada pengangkatan berdasarkan agama," ujarnya.

Sementara untuk pemecatan, Suswono mengakui banyak pegawai Kementan yang dipecat. Tetapi hal itu karena melihat kinerja buruk dari pegawai itu, misalnya kerap membolos kerja, bukan karena faktor agama. "Bahkan kalau mau dihitung, yang saya pecat itu orang Islam. Tapi ini kan wajar karena di Indonesia mayoritas muslim, di mana-mana juga pasti begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com