Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Sindir Gencarnya Iklan Prabowo

Kompas.com - 30/05/2014, 05:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anies Baswedan, juru bicara pasangan bakal calon presiden-wakil presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyindir gaya kampanye memakai iklan yang dilakukan bakal calon presiden dari poros Partai Gerinra, Prabowo Subianto.

"Kita tahu siapa Prabowo karena sudah beriklan selama 6 tahun di televisi terus-menerus. Cara berpolitik dengan biaya luar biasa mahal, tidak membuat politik menjadi lebih sehat," ujar Anies di sela-sela acara Rakornas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Menurut Anies, uang dalam jumlah besar untuk beriklan itu seharusnya sudah bisa dialokasikan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan. "Tentu efeknya akan berbeda. Orang akan melihat ini sebagai pemimpin yang ideal," ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Anies mengakui bahwa Jokowi bukanlah orang yang sempurna, dan banyak orang meragukan kemampuannya yang belum teruji di level nasional. Namun, Anies juga punya pandangan lain. "Saya rasa Pak Jokowi jauh teruji daripada Pak Prabowo. Dia pernah menjadi wali kota, saat dipilih untuk kedua kalinya sampai 90 persen," kata Anies.

Menurut Anies, seseorang harus betul-betul baik untuk mendapatkan angka dukungan sebesar itu. "Saya rasa ada sesuatu yang luar biasa di situ," kata dia. Karenanya, Anies pun bertanya balik soal Prabowo yang dianggap lebih berpengalaman dengan Jokowi.

Dalam karier militer, sebut penggagas Indonesia Mengajar itu, pengalaman Prabowo memang tidak bisa dibantah. "Akan tetapi, pengalaman kepemimpinan politik dan sipil, silakan bandingkan sendiri. Ini sering dilupakan ketika membandingkan," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com