Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posko Jokowi Terbakar, PDI-P Minta Kader Tak Terprovokasi

Kompas.com - 26/05/2014, 19:02 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta meminta seluruh simpatisan dan kader partai berlambang banteng tersebut tak terpovokasi atas aksi pembakaran posko dan baliho Jokowi-JK yang terjadi di sejumlah tempat di ibukota, Senin (26/5/2014) dinihari.

"Kita menghimbau simpatisan dan kader agar tidak terprovokasi, tetap tenang, dan jangan terpancing emosi. Toh siapapun yang jadi (presiden) sudah takdir Tuhan. Sekaligus kita waspada kejadian ini tidak terulang lagi," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Syahrial di kantornya di DPRD DKI, Senin sore.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu. Karena itu, ia  berharap aparat dapat dengan cepat mengungkap pelaku pembakaran itu.

"Kami tidak mau menduga, yang jelas pelaku tidak bertanggung jawab. Dan saya kembali tegaskan agar seluruh kader PDI Perjuangan tidak terprovokasi," tukasnya.

Seperti diberitakan, posko relawan Jokowi-JK di Jalan Alimun Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan; dan sebuah baliho berukuran 4x6 meter yang bergambar wajah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di depan markas pendukung PDI-P Satgas Nasional Cakra Buana, Cideng, Jakarta Pusat, dibakar oleh orang tak dikenal. Kejadian itu berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com