Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Putuskan Tak Perpanjang Bahas Wacana Cawapres Abraham

Kompas.com - 20/05/2014, 18:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak memperpanjang wacana pencalonan Ketua KPK Abraham Samad sebagai bakal calon wakil presiden. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pimpinan KPK memutuskan tidak menggelar rapat pimpinan yang membahas kemungkinan pembentukan Komite Etik terkait wacana pencalonan Abraham tersebut.

"Perlu diinformasikan bahwa pimpinan KPK memutuskan tidak ada pembahasan atau rapat pimpinan berkaitan dengan pembentukan Komite Etik terkait dengan rencana atau wacana pencawapresan Pak Abraham," kata Johan melalui pesan singkat, Selasa (20/5/2014).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa pimpinan KPK berencana menggelar rapat pimpinan yang membahas wacana pencalonan Abraham. Menurut dia, dalam rapat pimpinan tersebut, Abraham akan dikonfirmasi dan diklarifikasi mengenai wacana pencalonan itu, termasuk soal pertemuannya dengan Jokowi di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Hasil rapat pimpinan ini, menurut Bambang, akan menjadi dasar pertimbangan apakah KPK perlu membentuk Komite Etik atau tidak. Berdasarkan kode etik pimpinan KPK, setiap unsur pimpinan wajib melaporkan kepada pimpinan lainnya jika mengikuti pertemuan dengan pihak luar.

Selain mempertanyakan soal pertemuan dengan Jokowi, menurut Bambang, rapat pimpinan KPK tersebut akan mengonfirmasikan kepada Abraham pernyataannya yang mengaku sudah mendapatkan restu internal KPK untuk maju sebagai cawapres.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham mengaku sudah direstui KPK untuk maju sebagai bakal calon presiden pendamping bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Abraham, tidak ada penolakan di internal KPK jika dia nantinya dilamar Jokowi. Abraham juga mengatakan sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPK lainnya terkait kemungkinan dia maju dalam Pemilihan Presiden 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com