Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Hatta Klaim Bangun Koalisi Tanpa Transaksi

Kompas.com - 14/05/2014, 20:04 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional resmi menjalin koalisi untuk mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Kedua partai mengklaim keputusan koalisi tersebut tidak didasarkan pada kepentingan transaksional.

"Koalisi yang dibangun PAN sama sekali tidak menggunakan pendekatan pragmatis, apalagi transaksional. Hal ini menyangkut values (nilai-nilai) perjuangan untuk memajukan bangsa," kata Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, keputusan untuk bergabung dengan partai berlambang burung garuda tersebut didasarkan pada kesamaan platform. Dia mengatakan, keputusan rapat kerja nasional itu muncul karena aspirasi dari bawah.

Sementara itu, Prabowo tidak akan mengecewakan dukungan yang diberikan kepada PAN. Dia juga membantah bahwa bagi-bagi kursi, baik cawapres maupun menteri, menjadi pertimbangan utama PAN untuk memberi dukungan kepada dirinya. "Tidak ada transaksi, bicara berapa ke sini, berapa ke sana," ucap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu.

Kendati demikian, ia menilai rasional bila Hatta menawar kursi menteri. Yang terpenting, kata dia, orang-orang yang disodorkan adalah putra-putri terbaik bangsa. "Jadi, tidak main-main untuk mengelola bangsa ini. Jadi, kita butuh orang-orang terbaik, kader-kader terbaik untuk kelola bangsa ini," ujarnya.

Selain mendukung pencapresan Prabowo, PAN juga menyodorkan Hatta sebagai calon wakil presiden. Kini koalisi tersebut telah terisi tiga partai, yakni Gerindra, PAN, dan Partai Persatuan Persatuan Pembangunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com