Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Rekam Jejak di Solo dan Jakarta, Bukti Jokowi Bukan Capres Boneka

Kompas.com - 08/05/2014, 15:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, menilai tidak benar bahwa bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, merupakan capres boneka. Menurut dia, rekam jejak Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta telah membuktikan bahwa Jokowi bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh partainya.

Thamrin mengatakan, selama di Solo, Jokowi berhasil membenahi Solo dengan caranya sendiri. Hal tersebut, kata dia, berbeda dari kepala daerah pada umumnya yang cenderung menurut kepada partai atau kepala daerah yang jabatannya lebih tinggi.

"Seorang politisi hanya bisa kita hakimi berdasarkan rekam jejak. Kita lihat rekam jejak dia saat di Solo, dia tidak dikendalikan atau didikte oleh pimpinan PDI-P Solo. Dia juga tidak bisa dikendalikan Gubernur Jawa Tengah," kata Thamrin dalam sebuah diskusi bertema "Capres Boneka" di Media Centre JKW4P, Jakarta, Kamis (8/5/2014) siang.

Hal yang sama terjadi ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Thamrin mengatakan, hal tersebut bisa dilihat dari cara Jokowi yang kerap melakukan lelang jabatan untuk seseorang bisa menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan DKI Jakarta.

"Tidak ada satu kader PDI-P pun yang dapat jabatan di DKI selama Jokowi menjabat. Lelang jabatan itu bagus sekali dengan memilih orang-orang yang berkompeten," ujarnya.

Dia berharap masyarakat bisa melihat bagaimana rekam jejak Jokowi itu dengan cerdas. Dengan begitu, isu capres boneka yang diserukan oleh lawan politik Jokowi tidak akan banyak berpengaruh.

"Kalau boneka tidak punya pikiran dan perasaan, tidak punya gerak hati, dan perasaan dia dikendalikan. Tapi kita lihat rekam jejak Jokowi, apakah dia dikendalikan atau tidak," ujarnya.

Sebutan capres boneka kepada Jokowi muncul karena ia dianggap terlalu menurut pada keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi tampak menghadiri acara bersama Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com