Ramadhan Pohan: Politik Uang Terlalu Parah

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, politik uang dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 terlalu parah. Menurut dia, politik uang itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Politik uang sekarang terlalu parah. Tentu tidak bisa kita katakan setiap calon anggota legislatif terpilih itu karena pakai uang, tidak begitu juga, tapi persentase politik uang ini kentara sekali, di seluruh wilayah, secara terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Pohan di Jakarta, Rabu (5/5/2014), seperti dikutip dari Antara.

Pohan yang juga maju sebagai caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara I mengaku pernah mendengar ada sejumlah orang yang mempertanyakan ada tidaknya "upeti" atau imbalan yang diterima jika memilih dirinya.

"Mereka tanya, ini Bang Pohan ada 'gizi-nya' (uangnya) enggak, ada 'NPWP'-nya enggak. NPWP itu nomor piro wani piro," ucap Pohan.

Pohan mengatakan, rakyat tidak dapat disalahkan atas praktik politik uang yang terjadi. Menurut dia, praktik politik uang murni tanggung jawab pihak terkait yang seharusnya tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mampu bertindak melakukan pencegahan.

Pohan sendiri mengaku belum akan bertindak atas kemungkinan adanya kecurangan yang terjadi di dapil-nya. Dia hanya menekankan bahwa berapa pun suara sah yang diperolehnya adalah suara-suara yang ikhlas mendukungnya tanpa imbalan.

"Saya sekarang masih tunggu (rekapitulasi) KPU. Katanya sih suara yang masuk ke saya 19.000, tapi saya mau katakan bahwa suara yang masuk ke saya baik yang ada sekarang maupun yang tercecer itu suara murni tanpa amplop, tanpa uang, dan saya harus menjaga kehormatan itu," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR itu.