Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum: Demokrat Terbuka untuk Partai Manapun, Apalagi PDIP

Kompas.com - 27/04/2014, 08:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan, partai itu terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun termasuk dengan PDI-Perjuangan. Menurutnya, akan lebih baik jika terjadi rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antara Demokrat dengan PDIP.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P memposisikan diri sebagai partai oposisi yang berada di luar pemerintahan.

"Statement rekonsiliasi juga positif. Rekonsilisi terminologi kebaikan, untuk kepentingan bangsa dan negara sangat penting. Untuk siapa saja terbuka, apalagi dengan PDIP," kata Jhonny dalam suatu perbincangan dengan media di Jakarta, Sabtu (26/4/2014) malam.

Kendati berseberangan dalam pemerintahan, menurut Jhonny, Demokrat tetap menganggap hubungan dengan PDIP sama seperti hubungannya dengan partai-partai lain.

"Tapi memang dalam 10 tahun partai kita berkuasa seolah-olah pandangan masyarakat tertentu adanya partai PDIP oposisi, haknya juga kontrol bangsa dan negara seolah-olah Demokrat dan PDIP hubungannya tidak seperti partai lain, tetapi bagi Demokrat sesungguhnya tidak seperti itu," tuturnya.

Jhonny mengatakan, Demokrat akan menyambut upaya rekonsiliasi hubungan dengan PDIP demi kepentingan bangsa dan negara. Arahan untuk membuka kerjasama dengan semua parpol, termasuk PDI-P juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu.

Yudhoyono, dalam rapat di Cikeas itu,  juga meminta para ketua DPD yang hadir menyampaikan pandangannya mengenai strategi koalisi yang paling memungkinkan bagi Demokrat. Menurut Jhonny, saran yang disampaikan DPD bervariasi, mulai dari berkoalisi dengan PDI-P,  Gerindra,  Golkar, hingga membentuk poros partai-partai tengah.

"Demokrat dalam bentuk koalisi capres dan cawapres yang terjadi, Demokrat ke mana saja sangat mungkin apakah koalisi dengan PDIP, mungkin, Gerindra mungkin, bahkan untuk membentuk poros baru juga mungkin. Namun kami tunggu hasil perhitungan resmi perolehan kursi Demokrat di DPR dan suaranya berapa," tutur Jhonny.

Mengenai kemungkinan Demokrat membentuk poros koalisi keempat dengan partai-partai tengah, Jhonny mengatakan hal itu baru sebatas opsi pemikiran yang masuk dalam pembahasan dengan ketua-ketua DPD. Jhonny enggan menyebut jumlah DPD yang menginginkan Demokrat membentuk poros keempat.

"Tidak ada presentase, bicaranya kemungkinan-kemungkinan, masih dalam konteks opsi-opsi pemikiran, kami menunggu hasil resmi pemilu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com