Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tak Galau Meski Belum Dapat Teman

Kompas.com - 26/04/2014, 17:31 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra yang perolehan suaranya diprediksi berada di posisi ketiga terbesar belum resmi menggandeng partai manapun untuk berkoalisi dalam pemilihan Presiden 2014 Juli mendatang. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tak khawatir dengan langkah partai besar lain, seperti PDI-Perjuangan yang mulai merangkul rekan koalisi.

"Enggak ada (galau). Memang sekarang sudah ada (yang koalisi)? Satu pun kan belum ada. Koalisi itu nanti baru ditentukan ketika ketua umum dan sekjen mengusung di KPU, itu baru namanya koalisi resmi. Kalau ini namanya wacana koalisi," kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Menurut Fadli, mulai pekan depan, Gerindra akan lebih intensif menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik. Selama ini, menurutnya, Gerindra belum terlihat merapat dengan partai manapun karena sebagian besar partai yang diajak berkoalisi masih menunggu perolehan kursi berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai Gerindra, lanjutnya, terus berkomunikasi dengan Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan beberapa partai lainnya. Komunikasi intensif akan kembali dilakukan setelah PPP mencapai islah atas konflik internal yang mendera partai tersebut.

"Secara umum sudah disampaikan setelah islah itu tetap membuka komunikasi politik dan kami juga segera menyambung silaturahmi lagi setelah ada islah di PPP. Kita hargai keputusan itu dan menurut saya out lah yang terbaik," ucap Fadli.

Menurutnya, masih tersisa waktu yang panjang bagi partai-partai untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik dalam membangun koalisi pilpres. Gerindra, katanya, merasa optimistis tidak ada masalah antara partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden itu dengan partai-partai lain dalam hal komunikasi politik.

"Karena pada akhirnya saya kira mereka juga akan realistis bahwa yang akan dapat bertarung itu adalah mereka yang punya elektabilitas yang memadai," katanya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya menilai, Gerindra belum cukup modal untuk memimpin poros koalisi. Menurutnya, Gerindra baru memiliki calon presiden yang elektabilitasnya tinggi. Dia pun memperkirakan Gerindra bisa saja kehilangan kesempatan untuk memenuhi ambang batas pengajuan calon presiden. Apalagi, jika poros koalisi partai tengah terbentuk.

"Dia (Gerindra) belum menjadi partai besar yang cukup aman secara matematika politik untuk menjadi pemimpin poros koalisi, dan itu sangat bisa dimainkan dalam game politik, bahkan sampai level paling ekstrim, mereka menjadi tidak lolos," ucap Yunarto.

Selain Gerindra, dua partai yang perolehan suaranya diprediksi berada di posisi tiga besar mulai terlihat mesra dengan partai lain. Misalnya saja PDIP yang sepakat berkoalisi dengan Partai Nasdem. Contoh lainnya, Partai Golkar yang mulai dekat dengan PKS dan Partai Hati Nurani Bangsa.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad menyebut PKS dan Hanura setuju berkoalisi dengan Golkar. Namun, pernyataan Fadel tersebut dibantah Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Refrizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com