Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Diminta Hadiri Mukernas, Paling Lambat Pukul 10.00 WIB

Kompas.com - 24/04/2014, 03:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama politik di internal Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlanjut. Musyawarah Kerja Nasional III partai ini yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/4/2014) hingga Kamis (24/4/2014) dini hari, menghasilkan keputusan untuk menghadirkan Ketua Umum Suryadharma Ali pada rapat lanjutan yang akan digelar Kamis pagi.

"Ketua Umum ditunggu forum Mukernas hingga pukul 10.00 WIB," kata Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Kamis dini hari. "Forum ini kan salah satu tujuannya untuk islah, kalau islah itu harus dihadiri oleh kedua belah pihak."

Sebelumnya, perdamaian dalam drama internal ini sudah dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Syariah PPP Maemoen Zubair. Dalam pertemuan itu, Maemoen mengeluarkan fatwa agar kedua belah pihak berdamai dan memulai semuanya dari titik nol.

Baik kubu Suryadharma maupun kubu Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy mengaku sudah menerima fatwa tersebut. Namun Suharso mengatakan pertemuan itu tidak dihadiri oleh semua perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah layaknya Mukernas saat ini.

"Jadi besok ingin didengar klarifikasi ketua umum, diminta mendengarkan pertanyaan dari wilayah-wilayah," tambah Suharso. Dia enggan berspekulasi apa akibat yang akan terjadi pada Suryadharma jika tidak hadir.

Menurut Suharso, langkah bila Suryadharma tak hadir baru akan dibahas ketika sudah terjadi, di forum tersebut. Pada pertemuan Rabu hingga Kamis dini hari ini, cukup banyak suara yang menghendaki Suryadharma lengser dari kursi ketua umum.

"Memang ada gagasan muktamar yang dipercepat. Atau kemungkinan keputusan rapimnas yang dikukuhkan, seperti itu ada saja, tapi insyaallah jangan sampai seperti itu," tepis Suharso. Muktamar adalah forum tertinggi di PPP untuk menetapkan Ketua Umum.

Muktamar semula dijadwalkan pada Mei 2015. Namun, mukernas kali ini membuka kemungkinan mempercepat pelaksanaan muktamar, baik sebelum maupun setelah pemilu presiden.

Suryadharma sudah mengemban jabatan Ketua Umum PPP selama dua periode, batas maksimal jabatan. Rapimnas yang digelar kubu Romahurmuziy pada Sabtu (19/4/2014) memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Bila mukernas mengukuhkan keputusan itu, Suryadharma akan diberhentikan secara tetap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com