Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jam Tangan Mewah Rp 1 Miliar Dibeli Jenderal Moeldoko Rp 5 Juta

Kompas.com - 23/04/2014, 11:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui, jam tangan yang dikenakannya bermerek Richard Mille. Ia mengatakan, jam tangan tersebut sangat mahal, tetapi ia membelinya dengan harga jauh lebih murah.

Menurut Moeldoko, di pasaran, harga tipe jam tangan yang dikenakannya mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Saat konferensi pers pelaksanaan Sidang Phipindo (Filipina-Indonesia) Military Corporation di Hotel Borobudur, Moeldoko dengan bergurau akan melepaskan jam tangan tersebut jika ada yang berani membelinya Rp 5 juta.

"Sebuah jam yang dijual di pasaran harganya yang asli Rp 1 miliar lebih, tetapi saya bisa membeli Rp 5 juta," ujar Moeldoko, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengaku memiliki alasan mengapa ia mengenakan jam tangan mahal. Menurut Moeldoko, jam tangan tersebut melambangkan inovasi. Dengan mengenakannya, Moeldoko selalu teringat inovasi.

"Kenapa saya pakai ini? Setelah saya baca komentar-komentar itu ada sedikit perbedaan persepsi. Kenapa saya membeli jam ini? Dengerin dulu. Ini pelajaran bagi kita karena jam ini adalah jam yang sangat mahal, tetapi dijual sangat murah. Kenapa saya beli? karena ketika saya melihat jam ini, yang ada dalam pikiran saya adalah innovation, innovation. Inovasi dan inovasi," ujar pria asal Kediri, Jawa Timur, itu.

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut dari mana mendapatkan jam tangan tersebut, apakah jam tangan asli yang dibelinya dengan harga jauh lebih murah, atau jam tangan asli tetapi palsu yang banyak beredar di masyarakat?

Jam tangan Moeldoko disorot media Singapura pada awal pekan ini karena nilainya yang dianggap fantastis. Bahkan, Moeldoko disebut memiliki lebih dari satu jam mewah. 

Moeldoko menjadi figur yang diperbincangkan sejak artikel kontroversial di Strait Times yang menyebut Panglima TNI itu meminta maaf kepada Pemerintah Singapura terkait penamaan kapal perang Usman-Harun. Namun, Moeldoko membantah hal tersebut dan menyebut bahwa media itu salah kutip. Ia mengaku meminta maaf kepada Singapura karena tidak bisa memenuhi permintaan agar tidak menggunakan nama Usman-Harun yang telah final. (Eri Komar Sinaga)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com