Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jika Di-"Back Up" Rakyat dan Media, Saya Tidak Takut

Kompas.com - 15/04/2014, 23:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo menyadari bahwa konsep koalisi tanpa bagi-bagi kursi yang ditawarkan PDI-P tak banyak mendapatkan dukungan dari partai politik. Akan tetapi, menurut Jokowi, jika mendapatkan dukungan rakyat dan media, ia tak takut berseberangan dengan partai politik lain.

"Kalau Nasdem satu saja cukup, ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak kita begini terus. Bagi-bagi kursi," ujar Jokowi, dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/4/2014) malam.

"Kalau di-back up rakyat dan media, saya tidak takut," lanjutnya.

Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" jika pada akhirnya membebani negara. Kesepakatan koalisi PDI-P dan Nasdem, kata Jokowi, sama sekali tidak menyinggung soal kursi menteri atau calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

"Saya ngomong apa adanya. Ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita saja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

Persoalan di Indonesia, lanjut Jokowi, sungguh rumit. Oleh sebab itu, kata dia, jika penguasa masih dibelenggu politik transaksional, itu akan menghambat kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan, becermin dari koalisi PDI-P dan Gerindra saat mengusungnya bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hanya dengan 11 persen dan 6 persen suara di Jakarta, pemerintahan di DKI tetap berjalan baik. Meski, diakuinya, minoritas kursi di DPRD DKI membuat APBD 2013 dan 2014 terlambat disahkan oleh DPRD sehingga beberapa program terlambat dijalankan.

"APBD jadi mundur ya itu konsekuensi saja. Tapi, nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com