Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo: Dalam Konteks Pilpres, Saya Enggak Boleh Netral

Kompas.com - 15/04/2014, 21:56 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, ia harus tetap netral saat menjalankan tugas pemerintahan. Namun, sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dia mengemban tugas untuk memenangkan PDI-P dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Dalam konteks pilpres, saya enggak boleh netral," ujar Ganjar di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar No 27, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Ganjar mengatakan, dirinya memiliki dua tanggung jawab moral. Sebagai seorang gubernur, dia bertugas untuk mengurus daerahnya. Adapun dalam konteks pilpres, dia menjadi kader partai yang mempunyai tugas untuk menyiapkan "pasukan" pemenangan pilpres PDI-P di wilayahnya.

Di Jawa Tengah, kata Ganjar, ada banyak kelompok masyarakat dari beberapa partai lain mengatakan dukungannya kepada bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo untuk menjadi presiden. Oleh karena itu, dia membuat barisan-barisan untuk mengakomodasi kelompok-masyarakat tersebut. "Kita coba kembalikan pada demokrasi yang baiklah," ujar Ganjar.

Ganjar menekankan, sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia tidak akan melibatkan pegawai negeri sipil di wilayahnya untuk ikut berpartisipasi dalam konteks pilpres.

Terkait dengan format koalisi yang akan dibangun PDI-P, Ganjar mengatakan, keputusan mengenai kerja sama dengan parpol mana dan penentuan wakil presiden akan diserahkan kepada ketua umum, sekjen, ketua pemenangan pemilu, dan Jokowi selaku bakal calon presiden.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengadakan pertemuan dengan para ketua dewan pimpinan daerah, gubernur, dan wakil gubernur PDI-P di seluruh Indonesia di kediaman Megawati. Pertemuan membahas konsolidasi pemenangan PDI-P dalam Pilpres 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com