Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Mengaku Minta Rp 10 Miliar agar Tak Diganggu Zainudin Amali

Kompas.com - 15/04/2014, 06:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengaku tak serius meminta Rp 10 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim). Menurut Akil, permintaan itu hanya untuk membuat Ketua DPD Partai Golkar Zainudin Amali tak menghubunginya lagi.

"Itu maksudnya supaya mereka enggak ganggu-ganggu saya," kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/4/2014) malam.

Akil merasa terganggu karena Zainudin meminta bertemu untuk membicarakan masalah sengketa Pilkada Jatim. Menurut Akil, tidak mungkin Zainudin bisa menyiapkan uang Rp 10 miliar dalam satu hari.

"Saya kan mengelak terus. Makanya, saya kan bilang kalau mau Rp 10 miliar, kan mati dia enggak mungkin (sediakan Rp 10 miliar). Tapi, kan realisasinya enggak ada," terang Akil.

Permintaan uang ini terungkap dalam percakapan Akil dan Zainudin melalui BlackBerry Messenger (BBM). Dalam BBM itu, Akil sempat meminta Zainudin untuk segera datang ke rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra. Akil juga mengancam jika Zainudin tidak datang, ia akan membatalkan hasil Pilkada Jatim yang dimenangi pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

"Oh, tapi kan enggak datang (Zainudin). Kalau mau datang, datang saja silakan. Terus langsung kejadian penangkapan itu, kan," kata dia.

Akil pun terus mengelak bahwa ia meminta Zainudin segera datang ke rumahnya dengan membawa Rp 10 miliar. Ia bersikeras membantah menerima janji Rp 10 miliar dari Zainudin untuk menolak permohonan keberatan Pilkada Jatim yang diajukan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja.

"Iya, itu (BBM) tanggal 2 (Oktober 2013) siang. Saya malamnya ditangkap. Apa yang dijanjiin? Orang saya menangin Khofifah, kok," kata Akil.

Lalu bagaimana dengan isi BBM Akil yang menanyakan kepada Zainudin mengenai siapa penyedia dana Rp 10 miliar itu? Dalam percakapan BBM tertulis, "Katanya yang mau biayai Nov (Setya Novanto, Bendahara Umum Partai Golkar) dan Nirwan B (Nirwan Bakrie), menurut Sekjenmu (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham) karena ada kepentingan bisnis mereka di sana."

"Enggak ada itu. Itu info dari Zainudin. Makanya, saya konfirmasi ke dia," jawab Akil.

Adapun isi BBM Akil tersebut tertulis, "Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya...."

Zainudin pun membalas BBM Akil, "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan."

SMS pun berlanjut dan keesokan harinya Zainudin mengirim pesan, "Ass bang, Alhamdulillah positif. Kapan bisa komunikasi darat? Mohon arahan, tks."

Akil kemudian membalas, "Kapan ada waktu? Secepatnya."

Zainudin menjawab akan ke rumah dinas Akil di Widya Chandra malam itu juga. Akil pun mengatakan, "Eksekusi langsung."

Namun, Akil meminta Zainudin untuk menunggu BBM selanjutnya. Ia kemudian mengirimkan BBM kepada Zainudin agar segera ke rumahnya. Akil bahkan mengancam akan mengulang Pilkada Jatim jika Zainudin tidak datang pada saat itu juga.

"Bisa ketemu saya sekarang di rumah. Darurat. Kalau enggak diulang nih, Jatim," tulis Akil dalam BBM tersebut.

Zainudin langsung mengatakan akan segera meluncur ke rumah Akil. Namun, pertemuan itu batal karena pada 2 Oktober 2013 pukul 21.00 Akil sudah ditangkap petugas KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com