Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bulan Bintang Protes Pengumuman "Quick Count"

Kompas.com - 11/04/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang memprotes pengumuman hasil quick count (hitung cepat) pemilu legislatif oleh berbagai lembaga survei. PBB menilai hasil hitung cepat yang ditampilkan di media massa bisa memengaruhi psikologi masyarakat yang belum memilih.

"Hasil quick count telah mengganggu cara berpikir masyarakat-masyarakat yang akan memilih ulang," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Kaban mengatakan, ada 20 provinsi yang sudah diakui bersama-sama terjadi kesalahan pengiriman surat suara. Konsekuensinya, kata dia, harus dilakukan pemilu ulang pada daerah-daerah yang kertas suaranya tertukar. Menurut Kaban, hal itu pasti menimbulkan suasana tidak fair, jujur, dan adil.

Kaban menegaskan, yang menjadi alasan utama PBB memprotes hitung cepat adalah karena di daerah-daerah, hasil hitung cepat dijadikan justifikasi dalam menentukan hasil pemilu. Menurutnya, hal itu berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Partai Bulan Bintang memiliki tim penghitungan suara sendiri. Kaban mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,4 juta suara yang masuk dari 31 daerah pemilihan dari total 77 dapil PBB. Masih ada sisa suara dari 46 dapil lagi yang belum masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBB Sahar Hassan meminta agar KPU tidak tersandera oleh hasil hitung cepat yang diumumkan lembaga survei. Jika nantinya hasil hitung cepat KPU menyerupai hasil hitung cepat lembaga survei, maka PBB menolak hasil pemilu legislatif DPR RI. Sahar meminta lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat agar membuat laporan tertulis tentang metodologi dan data-data yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. Dia meminta transparansi data secara jelas agar hasil hitung cepat tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PBB juga meminta pemberitaan hitung cepat segera dihentikan karena masih ada sejumlah daerah pemilihan yang belum melaksanakan pemilu. Menurutnya, itu bisa memengaruhi psikologi pemilih yang akan melakukan pemilihan. "Hasil survei quick count di blackout saja dari pemberitaan mulai hari ini," ujar Sahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com