Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPPR: Selama Masa Tenang Kampanye Ada Banyak Ragam Dugaan Pelanggaran

Kompas.com - 09/04/2014, 06:08 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pendidikan Pemilih masih menemukan aneka dugaan pelanggaran kampanye selama masa tenang, 6-8 April 2014. Ragam dugaan pelanggaran mulai dari kampanye terselubung hingga politik uang.

Potensi kampanye terselubung ditengarai antara lain terjadi lewat beragam media sosial dan layanan pesan singkat. "Mereka berusaha mengarahkan pemilih dan ini sangat sulit diketahui siapa penyebarnya," kata Deputi Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz, Selasa (8/4/2014).

Menurut Masykurudin, pola kampanye terselubung ini adalah modus baru. Polanya, sebut dia, antara lain berupa pesan berantai dari partai politik dengan modus mulai dari bagi-bagi pulsa hingga ajakan calon anggota legislatif untuk mencoblos di tempat pemungutan suara disisipi ajakan memberikan suara terhadap calon tertentu.

Masykurudin menyebut modus ini merupakan bagian dari kampanye elektronik. Dia pun mengkritik Badan Pengawas Pemilu yang membiarkan pelanggaran itu terus terjadi. "Menurut saya, Bawaslu tidak punya konsep menangani (pelanggaran semacam) itu," kata dia.

Selain itu, Masykurudin mengatakan JPPR menemukan pula potensi pelanggaran lain berupa beraneka ragam model politik uang. Di beberapa daerah, kata dia, pembagian uang dan sembako untuk mengarahkan preferensi pemilih masih terjadi.

Pembuktian politik uang, ujar Masykurudin, memang tak gampang. Dia pun lagi-lagi mengkritik panitia pengawas lapangan (PPL) yang tidak punya keberanian atau tidak mau repot lalu memilih lepas tangan atas praktik-praktik itu.

"Mereka yang bagi-bagi uang memang sulit untuk dihukum. Tapi, meski calegnya tidak dihukum, kita memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui publikasi kepada masyarakat," ujar Masykurudin.

JPPR juga menyoroti masih bertebarannya alat peraga kampanye, spanduk, baliho, stiker, dan banner berbau kampanye selama masa tenang. Berdasarkan pantauan JPPR di 25 provinsi, sebut dia, alat peraga masih ditemukan di semua wilayah pantuan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com